BBGRM 2026 Kulon Progo Berakhir, Dana Swadaya Masyarakat Terhimpun hingga Rp16,6 Miliar

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Rangkaian Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 2026 di Kulon Progo resmi berakhir pada Selasa (19/05/2025). Berawal dari Kapanewon Galur, rangkaian BBGRM diakhiri di wilayah Kapanewon Samigaluh dan Kalibawang.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPMKPPKB) Kulon Progo, Jazil Ambar Was'an mengatakan salah satu program BBGRM adalah menghimpun dana swadaya dari masyarakat untuk pembangunan. 

Dana swadaya terhimpun

"Selama pelaksanaan BBGRM 2026, dana swadaya yang berhasil dihimpun dari masyarakat mencapai Rp 16.619.482.422,00," kata Jazil memberikan keterangannya.

Dana swadaya ini dihimpun dari warga di 12 kapanewon di Kulon Progo. Dana ini digunakan untuk pelaksanaan sejumlah pembangunan infrastruktur penting di berbagai kalurahan.

Tak hanya untuk pembangunan fisik, dana tersebut juga dimanfaatkan untuk pelaksanaan program sosial selama masa BBGRM. Seperti dalam wujud bantuan bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan padat karya.

"Dananya juga dimanfaatkan untuk bidang ekonomi seperti peternakan, budidaya ikan, pengelolaan sampah, hingga pelestarian di bidang budaya," jelas Jazil.

Ia menilai nilai dana swadaya yang berhasil dihimpun dari masyarakat itu merupakan capaian yang luar biasa. Termasuk menunjukkan keberhasilan program BBGRM 2026.

Partisipasi masyarakat tinggi

Menurut Jazil, capaian itu menjadi bukti bahwa tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi. Khususnya dalam mendukung pembangunan di Kulon Progo.

"Capaian itu menunjukkan masih tingginya semangat kebersamaan masyarakat Kulon Progo," ujarnya.

Bupati Kulon Progo Agung Setyawan mengapresiasi tinggi partisipasi masyarakat dalam mendukung program pembangunan daerah. Salah satunya lewat BBGRM.

Menurutnya, saat ini pihaknya tengah berhadapan dengan kondisi minimnya anggaran. Terutama sejak Transfer Keuangan Daerah dari pusat turun cukup banyak hingga Rp 154 miliar.

"Namun kondisi itu tidak menyurutkan komitmen untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur," kata Agung.

Ia turut memastikan adanya keseimbangan anggaran bagi setiap kapanewon yang rata-rata menerima dana pembangunan sekitar Rp 1,3 miliar. Seluruh kalurahan juga dipastikan mendapat alokasi dana padat karya secara bergiliran.(alx)