Sensus Ekonomi 2026, BPS Kota Yogyakarta Sisir Usaha 'Tak Kasat Mata' dari Rumah ke Rumah
Kepala BPS Kota Yogyakarta, Joko Prayitno, menuturkan bahwa periode Mei ini menjadi langkah awal dengan menyasar sektor usaha skala besar.
Penulis: Azka Ramadhan | Editor: Muhammad Fatoni
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogyakarta resmi menggulirkan agenda besar Sensus Ekonomi 2026 mulai bulan Mei ini.
Tak sekadar mendata perusahaan besar, hajatan 10 tahunan tersebut juga membidik aktivitas ekonomi yang terkesan 'sembunyi' di balik dinding rumah tangga.
Kepala BPS Kota Yogyakarta, Joko Prayitno, menuturkan bahwa periode Mei ini menjadi langkah awal dengan menyasar sektor usaha skala besar.
Prosesnya dilakukan secara digital melalui metode blast kuesioner ke surat elektronik masing-masing perusahaan yang ada di wilayah Kota Pelajar.
Namun, yang menjadi perhatian utama adalah fase berikutnya, di mana mulai 15 Juni - 31 Agustus 2026, para petugas akan diterjunkan untuk menyisir seluruh bangunan secara door-to-door.
"Semua didatangi, diketuk pintunya untuk wawancara. Baik masyarakat yang ada usahanya maupun tidak, semua akan didata. Karena kegiatan ekonomi sekarang itu tidak selalu kasat mata," ujarnya, Selasa (5/5/2026).
Dijelaskan, pola ekonomi masyarakat kini mulai bergeser, seiring banyaknya aktivitas produktif yang tidak terlihat dari luar bangunan, seperti pelaku e-commerce, reseller, hingga tenaga ahli IT atau programmer yang bekerja dari rumah.
Melalui Sensus Ekonomi inilah, pemerintah ingin memotret peta kekuatan ekonomi secara menyeluruh yang tidak terdeteksi oleh survei sampel rutin.
"Mungkin di rumah tidak tampak ada usaha, tapi ternyata ada aktivitas ekonomi digital. Itu yang mau kita datangi rumah ke rumah," imbuhnya.
Baca juga: 79 Pelajar DIY Bersaing Ketat dalam Seleksi Paskibraka 2026, Integritas Jadi Penilaian Utama
Siapkan Dokumen
Agar proses pendataan berjalan lancar, ia meminta warga Kota Yogyakarta untuk menyiapkan dokumen penting saat petugas datang, yakni Kartu Keluarga (KK) dan nomor meteran listrik.
Selain memotret data ekonomi, petugas BPS yang telah dibekali deretan atribut resmi, sekaligus akan mendata kondisi sosial ekonomi warga masyarakat.
"Wawancaranya juga sudah menggunakan gadget, tidak lagi pakai kuesioner kertas. Data yang disampaikan dijamin kerahasiaannya sesuai UU Nomor 16 Tahun 1997. Jadi, langsung masuk ke server BPS," tegasnya.
Untuk wilayah Kota Yogyakarta sendiri, BPS sejauh ini sudah memetakan 2.674 Satuan Lingkungan Setempat (SLS) atau setingkat RT yang akan didatangi.
Pihaknya pun telah mengantongi dukungan dari Wali Kota Yogyakarta melalui surat edaran resmi, serta melakukan sosialisasi hingga tingkat Mantri dan Lurah.
"Pendekatannya melalui RT. Kami informasikan siapa petugasnya, tandanya seperti apa, bahkan fotonya kami tunjukkan. Sehingga masyarakat tahu dan mantap bahwa ini betul-betul petugas sensus," pungkasnya. (*)
| Kota Yogyakarta Alami Deflasi Tipis 0,01 Persen pada April 2026 |
|
|---|
| BPS Kulon Progo Lakukan Sensus Ekonomi 2026 Mulai Mei-Agustus, Sasar Pelaku Usaha Kecil hingga Besar |
|
|---|
| Manfaatkan AI untuk Sensus Ekonomi 2026, BPS DIY Pastikan Hasilnya Dapat Dipertanggungjawabkan |
|
|---|
| Sensus Ekonomi DIY Dimulai Mei 2026, Fokus Bidik Lonjakan Pelaku E-Commerce |
|
|---|
| Fluktuasi Harga BBM Penyumbang Utama Inflasi DIY Pasca Momen Ramadan dan Idulfitri 1447 H |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jogja/foto/bank/originals/Foto-Berita-Jogja-Hari-Ini.jpg)