Disdikpora Kulon Progo Klaim Cakupan MBG Sudah Lebih dari 90 Persen, Dinkes: 14 SPPG Masih Urus SLHS

Ringkasan Berita:

• Pemkab Kulon Progo mengklaim Program MBG sudah menjangkau 96 persen pelajar.
• Kendala utama sekolah yang belum terlayani adalah kondisi geografis sulit dan jumlah siswa sedikit.
• Dari 52 titik SPPG, sebagian besar sudah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
• Dinkes menyebut masih ada 14 SPPG yang dalam proses pemenuhan SLHS dengan pengawasan tim khusus Dinkes Kulon Progo.

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk para pelajar di Kulon Progo hingga kini masih terus berjalan. Jumlah sasaran pun terus bertambah seiring dengan banyaknya pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo pun terus memantau perkembangan program besutan Presiden Prabowo Subianto ini. Meski tidak bisa terlibat langsung dalam pelaksanaannya.

Klaim 96 persen pelajar dapat MBG

Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kulon Progo, Nur Hadiyanto mengatakan hampir seluruh pelajar di Kulon Progo sudah menjadi sasaran MBG.

"Setidaknya 96 persen pelajar di Kulon Progo sudah terlayani MBG," kata Nur Hadi pada Jumat (01/05/2026).

Menurutnya, sekolah yang belum menerima MBG kebanyakan karena kondisi geografis yang sulit serta pelajarnya sedikit. Meski begitu, pelaksanaannya sudah menyentuh seluruh 12 kapanewon.

Nur Hadi juga menyampaikan sudah semakin banyak SPPG yang memiliki SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi). Sertifikat ini wajib dimiliki guna memastikan kualitas dan keamanan pangan yang dibuat SPPG.

"Pemenuhan SLHS untuk SPPG dilakukan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kulon Progo," ujarnya.

Nur Hadi menyatakan pihaknya terus memantau perkembangan Program MBG di Kulon Progo. Pemantauan dilakukan lewat Satuan Tugas (Satgas) MBG yang telah dibentuk oleh Pemkab Kulon Progo.

14 SPPG masih urus SLHS

Kepala Dinkes Kulon Progo, Susilaningsih mengatakan sejauh ini ada sebanyak 52 titik SPPG yang sudah dibangun. Sebagian besar sudah mengantongi SLHS.

"Sejauh ini masih ada 14 SPPG yang sedang diproses untuk mendapatkan SLHS," jelasnya.

Susilaningsih menjelaskan bahwa SPPG wajib memiliki SLHS untuk beroperasi. Indikator SLHS seperti mutu air baku, pengelolaan limbah, hingga alur pengolahan makanannya.

Dinkes Kulon Progo telah membentuk tim khusus untuk melakukan proses sertifikasi SLHS untuk SPPG. Anggota tim sebelumnya sudah menjalani pelatihan agar bisa melakukan pemeriksaan dalam memenuhi SLHS.

"Sampai saat ini upaya pemenuhan SLHS bagi SPPG di Kulon Progo masih terus berjalan," kata Susilaningsih.(alx)