Titah Sri Sultan HB X kepada 392 Lurah se-DIY soal Dana Kalurahan

Ringkasan Berita:

• 392 lurah se-DIY dikumpulkan untuk menerima pembekalan dan peringatan langsung dari Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X.
• Pembekalan tersebut terkait pentingnya tata kelola keuangan desa yang bersih dan akuntabel.
• Upaya strategis ini diambil di tengah bermunculannya berbagai tantangan administratif di tingkat kalurahan, termasuk penyesuaian terhadap kebijakan dan program-program baru seperti Koperasi Desa Merah Putih.

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Sebanyak 392 lurah se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dikumpulkan untuk menerima pembekalan dan peringatan langsung dari Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, terkait pentingnya tata kelola keuangan desa yang bersih dan akuntabel.

Langkah strategis ini diambil di tengah bermunculannya berbagai tantangan administratif di tingkat kalurahan, termasuk penyesuaian terhadap kebijakan dan program-program baru seperti Koperasi Desa Merah Putih.

Arahan tersebut disampaikan Sri Sultan dalam acara bertajuk "Laku Sasmita, Amrih Nirmala" yang diselenggarakan di Taman Budaya Embung Giwangan, Yogyakarta, Selasa (28/4/2026). 

Mengusung tema penguatan pengelolaan Dana Kalurahan yang transparan dan bebas korupsi, kegiatan ini menghadirkan kolaborasi pengawasan berlapis dari Pemerintah Daerah DIY, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Hadir mendampingi Sultan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk, dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPMKPS) DIY KPH Yudanegara.

Dari unsur pengawas kelola keuangan pusat, turut hadir Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI Dr. Ely Kusumastuti, serta Plt Wakil Kepala Kortastipikor Polri Brigjen Pol Boro Windu D.

Sebagai pembicara kunci, Raja Keraton Yogyakarta tersebut menyoroti hakikat kekuasaan di tingkat akar rumput.

Ia mengingatkan bahwa kalurahan adalah ujung tombak pelayanan publik yang harus berpegang teguh pada amanah kerakyatan.

"Dalam tata kehidupan yang beradab, pemerintahan tidak hanya dituntut hadir sebagai pengelola kuasa, tetapi sebagai penjaga amanah. Sebab pada hakikatnya, kekuasaan bukanlah hak milik, melainkan titipan yang harus dipertanggungjawabkan," tegas Sri Sultan HB X di hadapan para lurah dan panewu.

Lebih lanjut, Sultan menekankan pentingnya membangun sistem birokrasi yang didasari oleh kepercayaan masyarakat. 

"Dalam lanskap tata kelola modern, keunggulan suatu pemerintahan ditentukan oleh kemampuannya membangun kepercayaan atau trust, yang bertumpu pada transparansi, akuntabilitas, dan integritas yang hidup dalam sistem, bukan sekadar tertulis dalam regulasi," tambahnya.

Mengutip Serat Piwulang Sultan HB I

Untuk memberikan pijakan moral yang kuat, Sri Sultan HB X secara khusus mengutip peninggalan leluhurnya, yakni Serat Piwulang Sampéyandalem Sri Sultan Hamengku Buwana I, yang berisi wejangan mendalam tentang bahaya laten korupsi.

"Lan åjå rěp dènambah kang těpis, wiring déning durjånå sěsåbå, wěruhå lungå těkané, wong kawoworan pandung, gung měmålå malané maling kidang kari alasnyå, gurahěn dènkabur, tumrap båndhå bandhanånå, åjå ngowěl buwang artå luru maling, iku rěgěding badan," ucap Sultan.

Sultan kemudian menjabarkan maknanya secara gamblang. 

"Dan janganlah sampai melampaui batas, oleh durjana yang mendekat. Waspadailah gerak-geriknya, jangan terpengaruh oleh keinginan untuk mencuri, karena sungguh berat konsekuensinya. Mencuri, pastilah meninggalkan jejak. Singkirkanlah jauh-jauh pikiran untuk berbuat jahat, dan tinggalkan perilaku kotor," terangnya.

Pesan tersebut, kata Sultan, sangat selaras dengan tema "Laku Sasmita, Amrih Nirmala" yang diusung dalam acara ini. Ia mengingatkan bahwa setiap tindakan penyelenggara negara harus dijalankan dengan kepekaan dalam membaca pratandha atau isyarat.

"Dalam pengelolaan amanah publik, penyimpangan kerap berawal dari hal-hal yang tampak kecil dan halus. Karena itu, integritas sejati terletak pada kewaspadaan diri, kemampuan untuk mengenali dan menolak sejak awal setiap isyarat yang mengarah pada penyimpangan, demi menjaga pemerintahan tetap bersih dan bermartabat," papar Sultan.

Kalurahan sebagai Wajah Pertama Negara

Gubernur DIY juga memberikan penekanan khusus pada posisi strategis kalurahan dan kelurahan sebagai garda terdepan institusi negara. Dana yang mengalir ke desa harus dikelola secara presisi dan efisien agar dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Kalurahan dan kelurahan adalah wajah pertama negara, ruang di mana kebijakan bertemu kehidupan nyata. Oleh karenanya, tata kelola keuangan di tingkat ini harus menjadi cermin dari tata kelola yang tertib, selaras, dan berorientasi pada kemaslahatan," jelasnya.

"Pengelolaan tersebut harus mampu menghindari tumpang tindih, menjamin efisiensi, serta memastikan bahwa setiap rupiah benar-benar kembali kepada kesejahteraan masyarakat. Sehingga, yang harus kita bangun bukan hanya sistem, tetapi peradaban birokrasi," tegas Sultan.

Pada akhir sambutannya yang juga bertepatan dengan momentum rasa syukurnya, Sultan menjadikan usianya yang menginjak 80 tahun (delapan dasawarsa) sebagai sebuah refleksi tanggung jawab.

"Di kesempatan mulia ini, saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran dalam mangayubagya syukur usia saya. Tentunya, semua itu kian bermakna, apabila diteruskan dengan kebersamaan tekad, dalam meneguhkan integritas, sebagai laku menjaga amanah rakyat. Dalam lintasan usia yang telah genap delapan dasawarsa, saya tidak memandangnya sebagai angka semata. Melainkan sebagai pengingat, untuk tetap setia pada tanggung jawab yang diembankan," pungkasnya.

Apa itu Dana Kalurahan atau kelurahan?

Dana Kalurahan (khususnya di DIY) adalah anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota untuk pembangunan sarana-prasarana dan pemberdayaan masyarakat.

Fokus utamanya adalah transparansi, akuntabilitas, dan bebas korupsi untuk meningkatkan kesejahteraan lokal, dengan pengawasan ketat dari panewu.

Tentang Dana Kalurahan atau Kelurahan:

Sumber Dana: Berasal dari APBD Kabupaten/Kota (bagian dari DAU Tambahan).

Penggunaan: Pembangunan sarana prasarana fisik lokal dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan: Mendorong peningkatan sarana dan pemberdayaan, seringkali diarahkan untuk setara dengan dana desa terendah di wilayah tersebut.

Pengawasan: Diperkuat melalui peran Panewu (Kecamatan) untuk memastikan tata kelola yang baik dan mencegah penyalahgunaan.  infopublik.id +4

Di beberapa daerah, istilah ini juga merujuk pada dana kelurahan yang digunakan sebagai pendamping Dana Desa, di mana pengelolaannya wajib mematuhi pedoman umum yang ditetapkan pemerintah daerah.