Sah! 317 CPNS DIY Resmi Dilantik Jadi PNS, Sekda Ingatkan Budaya SATRIYA

Ringkasan Berita:

• Pemda DIY menuntut 317 Pegawai Negeri Sipil (PNS) formasi 2024 yang baru saja dilantik untuk tidak sekadar menjadi pelaksana kebijakan. 
• Mereka diwajibkan menjadikan filosofi Hamemayu Hayuning Bawono dan budaya pemerintahan SATRIYA sebagai napas utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang membumi dan harmonis bagi masyarakat.
• Pada seremoni tersebut, 317 orang resmi berganti status dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi abdi negara penuh.

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menuntut 317 Pegawai Negeri Sipil (PNS) formasi 2024 yang baru saja dilantik untuk tidak sekadar menjadi pelaksana kebijakan. 

Para aparatur baru ini diwajibkan menjadikan filosofi Hamemayu Hayuning Bawono dan budaya pemerintahan SATRIYA sebagai napas utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang membumi dan harmonis bagi masyarakat.

Pesan tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti saat memimpin pengambilan sumpah dan janji PNS di Gedung Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY, Rabu (1/4) sore.

Dalam seremoni tersebut, 317 orang resmi berganti status dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi abdi negara penuh.

Dalam arahannya, Ni Made menekankan empat poin krusial bagi para aparatur. Pertama adalah internalisasi nilai dasar (core values) BerAKHLAK yang harus tercermin dalam setiap tindakan.

"Maknai sumpah janji saudara sebagai kesediaan untuk menjadi aparatur yang mencerminkan nilai BerAKHLAK. Pastikan setiap tindakan saudara berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif," ujar Ni Made.

Kedua, para PNS dituntut untuk melek regulasi. Di tengah dunia birokrasi yang sangat terikat pada aturan, pemahaman terhadap hak dan kewajiban bersifat mutlak.

Hal ini bertujuan agar ketidaktahuan terhadap peraturan tidak menghambat kinerja atau justru menyeret aparatur ke dalam permasalahan hukum.

Poin ketiga yang ditekankan adalah kemampuan menghadapi disrupsi dengan ketangkasan (agility). Menurut Ni Made, tantangan masa kini sangat kompleks dengan perubahan yang terjadi dalam hitungan detik.

"Kita harus mampu melakukan birokrasi yang agile (tangkas) agar tetap bisa memberikan pelayanan yang mudah dan cepat bagi masyarakat. Teruslah belajar dan tingkatkan kualitas diri," tuturnya.

Keempat, Ni Made menggarisbawahi pentingnya dedikasi dan kolaborasi. Para PNS baru diminta untuk terus membuka ruang diskusi dengan senior maupun rekan kerja serta menghindari sikap eksklusif. Relasi yang baik dan kemanfaatan bagi lingkungan sekitar dianggap sebagai penentu keberhasilan karier hingga masa purna tugas.

Sebagai bagian dari daerah yang memiliki status istimewa, para PNS ini memikul tanggung jawab moral untuk menjaga nilai-nilai lokal. Ni Made meminta agar setiap embusan napas kerja para aparatur selaras dengan visi menjaga harmoni dunia.

"Implementasikan budaya pemerintahan SATRIYA dalam setiap hembusan napas kerja Saudara. Pegang teguh filosofi Hamemayu Hayuning Bawono, bahwa kehadiran Saudara harus mampu memperindah dan menjaga harmoni dunia, khususnya bagi masyarakat Yogyakarta," tegas Ni Made.

Lebih lanjut, ia mengingatkan tiga fungsi utama PNS, yakni sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Ia menuntut profesionalisme total dan netralitas dari intervensi politik.