Komisi A DPRD DIY Minta Pemda Pastikan Tidak Ada Parkir Nuthuk saat Libur Lebaran

Ringkasan Berita:

• DPRD DIY meminta Pemda memperketat pengawasan untuk mencegah praktik parkir “nuthuk” selama libur Lebaran di Yogyakarta.
• Pengelola parkir diminta mencantumkan tarif secara jelas dan memberi sanksi tegas jika terjadi pelanggaran.

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto meminta Pemda DIY memastikan tidak ada praktik parkir “nuthuk” atau penarikan tarif parkir di luar ketentuan selama masa libur Lebaran. 

Pasalnya, beberapa pengelola parkir liar kerap kali memanfaatkan momentum libur panjang hari besar untuk memasang tarif parkir diluar ketentuan.

Hal ini tentu saja akan mencoreng citra Yogyakarta sebagai daerah tujuan pariwisata yang ramah.

"Pengawasan perlu diperketat seiring meningkatnya jumlah wisatawan dan aktivitas masyarakat di Yogyakarta," ungkap, Eko Suwanto, kepada awak media, Senin (16/3/2026)

Awasi parkir

Eko menyebut musim libur Lebaran kerap menjadi momentum meningkatnya kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi di DIY. Kondisi tersebut harus diantisipasi dengan pengawasan layanan publik, termasuk parkir, agar tidak merugikan masyarakat maupun wisatawan.

Ia menegaskan, pemda perlu memastikan bahwa tarif parkir yang diberlakukan sesuai dengan aturan resmi dan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.

“Untuk mencegah berbagai potensi pelanggaran di tengah proses Lebaran dan liburan ini, misalnya memastikan harga sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Cara paling sederhana adalah dengan mendeklarasikan atau menuliskannya secara jelas,” ujarnya.

Transparansi parkir

Eko menyebut transparansi tarif menjadi langkah penting untuk mencegah praktik parkir nuthuk yang selama ini kerap dikeluhkan wisatawan. Ia mendorong agar setiap lokasi parkir mencantumkan tarif secara jelas sehingga masyarakat mengetahui besaran biaya yang harus dibayar.

Selain itu, pengelola parkir juga diminta berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar penataan parkir berjalan tertib. Jika ditemukan pelanggaran, menurutnya perlu diberikan sanksi yang tegas.

"Misalnya untuk parkir, tarifnya ditulis saja secara jelas. Kemudian dikoordinasikan bersama sehingga jika ada pelanggaran bisa diberi sanksi yang tepat," katanya.

Ia menambahkan, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat. Wisatawan maupun warga diharapkan berani melaporkan jika menemukan praktik parkir yang tidak sesuai aturan.

Menurut Eko, jika pengawasan dilakukan secara konsisten dan masyarakat turut berperan aktif, maka suasana libur Lebaran di Yogyakarta dapat berlangsung lebih tertib, aman, dan nyaman bagi semua pihak.

"Ke mana pun tetap memperhatikan keselamatan. Misalnya saat menggunakan sepeda motor, tetap memakai helm," pungkasnya. (hda)