Polemik BOP & ART, Ekonom UGM Ingatkan Pemerintah Tidak Gegabah Susun Kebijakan Luar Negeri

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Guru Besar Fisipol UGM, Prof. Dafri Agus Salim, memberikan respons kritis terhadap keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BOP) dan kebijakan ekonomi global.

Menurutnya, strategi pertahanan dan akses persenjataan Indonesia sedang dipertaruhkan, mengingat pengalaman sulitnya mendapatkan alutsista dari Amerika Serikat di masa lalu. 

Dafri menekankan bahwa posisi Indonesia dalam BOP dan Agreement Reciprocal Trading (ART) tidak berdiri sendiri di tengah rivalitas global antara Amerika Serikat, China, dan kekuatan besar lainnya.

Ia mempertanyakan apakah Indonesia siap menghadapi konsekuensi jika terjebak dalam blokade kepentingan negara adidaya, mengingat ketergantungan investasi dan utang luar negeri Indonesia yang sudah terlanjur mendalam.

Dafri Agus Salim, Guru Besar UGM di Forum Diskusi Wartawan Yogyakarta DPRD DIY, Jumat siang, 6/3/2026 juga menyoroti bahwa menjadi pemimpin dunia tidak cukup hanya mengandalkan hard power atau kekuatan militer semata, melainkan harus memperkuat soft power dan stabilitas dukungan dalam negeri. 

"Berkaca pada jatuhnya peradaban besar seperti Yunani, Mesir, dan Romawi kuno, faktor internal dan kewibawaan diplomasi menjadi kunci yang sering terabaikan. Pemerintah diingatkan untuk tidak gegabah mengambil langkah luar negeri yang berisiko merusak kredibilitas bangsa di mata internasional, terutama jika kebijakan tersebut justru memicu ketegangan dengan mitra strategis seperti China," kata Dafri Agus Salim.

Senada dengan hal tersebut, ekonom UGM dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB), Rimawan Pradiptyo, menyatakan bahwa Aliansi Ekonom Indonesia merasa terpanggil untuk menuntut transparansi pemerintah.

Rimawan menengarai adanya misalokasi sumber daya APBN yang cukup masif di tengah kondisi perekonomian yang tidak sedang baik-baik saja.

Baca juga: Eko Suwanto Sebut BOP & ART Tidak Cerminkan Amanah Konstitusi, Apa Maksudnya?

Ia mengkritik pengambilan kebijakan yang tidak berbasis data (evidence-based policy), yang puncaknya justru menambah beban keuangan negara. 

"Jika terlibat BOP, kita harus keluar biaya sendiri senilai Rp17 triliun termasuk pengiriman pasukan, berbeda dengan skema PBB yang bisa di-reimburse. Ini ibarat sudah jatuh tertimpa tangga," tegas Rimawan.

Pertanyaan besar yang diajukan para akademisi kepada pemerintah adalah mengenai insentif nyata apa yang didapatkan Indonesia dengan menandatangani ART dan terlibat dalam BOP.

Rimawan menilai penjelasan pemerintah selama ini hanya berkutat pada persoalan tarif yang dianggapnya tidak menyentuh akar masalah.

Fokus utama yang seharusnya diwaspadai adalah hambatan non-tarif yang dampaknya jauh lebih sulit diprediksi, seperti pembatasan akses terhadap mineral kritis hingga pelarangan penugasan subsidi oleh BUMN.

Hambatan-hambatan ini dinilai dapat melumpuhkan fungsi strategis perusahaan plat merah dalam melayani rakyat di pelosok.

Rimawan menekankan bahwa fungsi penugasan BUMN seperti yang dilakukan Pertamina, PLN, hingga Telkom sangat vital bagi keadilan sosial di Indonesia, misalnya dalam kebijakan BBM satu harga atau pemasangan infrastruktur di daerah terpencil.