Ketua BEM UGM Kritik Pernyataan Seskab soal MBG Tak Kurangi Anggaran Pendidikan

Ringkasan Berita:

• Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, mengkritik pernyataan Teddy Indra Wijaya soal program MBG yang diklaim tak mengurangi anggaran pendidikan.
• Ia menuntut pemerintah membuka data belanja karena anggaran MBG dinilai menggerus porsi riil dana pendidikan.
• Tiyo juga menilai program Sekolah Rakyat belum efektif karena daya tampungnya sangat kecil dibanding jumlah anak putus sekolah.
• Menurutnya, anggaran MBG seharusnya bisa dialihkan untuk kesejahteraan guru dan perbaikan mutu pendidikan secara langsung.

Laporan Reporter Tribun Jogja Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UGM, Tiyo Ardianto melontarkan kritik tajam atas pernyataan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, soal program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam pernyataannya Teddy mengklaim program MBG tidak mengurangi anggaran pendidikan dan alokasi 20 persen APBN tetap terpenuhi. 

Namun Tiyo menganggap pernyataan tersebut justru dianggap sebagai sikap menutup mata dan tidak menjawab polemik MBG dan anggaran pendidikan.

Tantang pemerintah buka data belanja

Menurut dia, polemik MBG tidak cukup diselesaikan dengan klaim sepihak dari pemerintah, tetapi melalui transparansi dan akuntabilitas anggaran pendidikan. Ia menilai publik berhak mengkhawatirkan penyempitan ruang fiskal pendidikan, lantaran pembiayaan MBG masuk dalam anggaran pendidikan.

"Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab menunjukkan keterbukaan data dan akuntabilitas belanja ratusan triliun rupiah uang rakyat. Bukan menyodorkan keberhasilan semu, pamer pencairan anggaran Rp 32 triliun dalam waktu 1,5 bulan. Bukan menuduh melakukan pelanggaran HAM, atau malah merespons kritik dengan emoji monyet," katanya melalui keterangan tertulis.

Ia mengatakan jika total pos pendidikan Rp769 triliun dikurangi anggaran MBG Rp223,5 triliun, maka dana pendidikan tersisa Rp 545,5 triliun. Angka ini lebih rendah Rp 62,8 triliun dibandingkan dengan total anggaran pendidikan pada APBN 2023 yang mencapai Rp 608,3 triliun.

Program MBG dipandang sebagai intervensi penunjang untuk mencegah stunting dan pemenuhan gizi masyarakat, bukan substansi layanan pendidikan.

"Jika MBG terus dipaksakan dalam pos pendidikan, indikator pendidikan apa yang menjadi output utamanya?" ujarnya.

Sekolah rakyat perlu dikaji dulu

Selain MBG, ia juga menyoroti soal Sekolah Rakyat yang diklaim sebagai solusi anak putus sekolah. Menurut Tiyo, Sekolah Rakyat adalah program untuk menutupi kegagalan sistemik. Negara mestinya menjamin pendidikan berkualitas, merata, dan berkeadilan. Desain Sekolah Rakyat juga dianggap sebagai kesalahan negara dalam mengidentifikasi permasalahan sistemik. 

Berdasarkan data Kementerian Sosial, ada 3.793.494 anak usia 7-18 tahun dalam kategori putus sekolah, dan total ada 4.160.429 anak tidak/pernah sekolah. Namun data Seskab, Sekolah Rakyat hanya menampung 16 ribu siswa di 166 titik. Artinya Sekolah Rakyat hanya menampung 0,42 persen anak putus sekolah atau 0,38 persen anak tidak/pernah sekolah.

Biaya yang dialokasikan untuk siswa Sekolah Rakyat yang mencapai Rp 48,2 juta per tahun justru lebih besar dibanding satuan biaya BOS reguler 2025 yang hanya Rp 940 ribu hingga Rp 1,69 juta per siswa.

"Berdasarkan data tersebut, program Sekolah Rakyat masih sangat memerlukan kajian. Kajian itu untuk menjawab seberapa besar anggaran yang dibutuhkan dan seberapa banyak Sekolah Rakyat  yang harus dibangun untuk menekan angka putus sekolah, berapa biaya menarik kembali 1 anak ke Sekolah Rakyat  dibanding memperkuat sekolah reguler, dan berapa penurunan bersih angka putus sekolah," katanya.

Renovasi 16.000 sekolah di rezim Prabowo yang diklaim Teddy pun dipatahkan Tiyo melalui data dokumen pendahuluan Juknis Revitalisasi Satpen TA 2025 yang menunjukkan 980 ribu ruang kelas rusak  sedang-berat di 174 ribu satuan pendidikan.

Negara membiarkan ketidaklayakan berlangsung