Ramadan 2026

SPPG Margomulyo Sleman Layani MBG Kering dan Basah Saat Ramadan

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Margomulyo, Seyegan, Joni Prasetyo memastikan gizi pada Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap seimbang. 

|
Tribun Jogja/Dok. SPPG Margomulyo
MBG BASAH - Siswa menerima MBG basah dari SPPG Margomulyo untuk buka puasa di sekolah. 

Niat untuk menyediakan asupan gizi yang layak bagi para siswa harus berhadapan dengan realitas di lapangan.

Beberapa waktu terakhir, muncul keluhan dari masyarakat terkait tampilan dan komposisi menu kering yang dibagikan selama bulan Ramadan, yang dinilai kurang memenuhi ekspektasi kelayakan gizi.

Keresahan ini bermula dan mencuat luas setelah sejumlah keluhan warganet viral di media sosial.  

Dalam unggahan tersebut, publik menyoroti pembagian paket MBG di berbagai wilayah di Yogyakarta yang secara visual lebih menyerupai kotak kudapan untuk rapat ketimbang makanan padat gizi.

Dari berbagai foto yang beredar di linimasa, paket makanan tersebut hanya berisi telur rebus, buah seperti salak atau jeruk, onde-onde, aneka gorengan, roti keju, susu kotak, kurma, dan bahkan keripik tempe. 

Modifikasi menu menjadi bentuk kering ini diketahui dilakukan sebagai bentuk penyesuaian.

Mengingat para siswa sedang menjalankan ibadah puasa, makanan sengaja dibagikan dalam bentuk kering agar dapat dibawa pulang dengan praktis untuk menu berbuka.

Namun, modifikasi tersebut memunculkan tanda tanya besar mengenai standar gizi dan nilai paket yang diterima siswa. 

Penanggung jawab MBG dipanggil

Merespons dinamika dan keresahan publik yang terus berkembang, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X segera mengambil langkah evaluasi.

"Saya sudah meminta Sekretaris Daerah untuk memanggil penanggung jawab MBG, karena ada sejumlah pihak yang protes. Sepertinya materi atau kurang pas," ungkap Sri Sultan Hamengku Buwono X ditemui di Kompleks Kepatihan, Kamis (26/2).

Sultan menekankan bahwa program ini harus berjalan dengan akuntabilitas yang jelas, baik dari sisi kualitas gizi maupun transparansi nilai barang.

Evaluasi menyeluruh diminta agar asumsi-asumsi liar di tengah masyarakat dapat diredam dengan fakta yang terang.

"Jadi kami mengajukan syarat, tidak sekadar anggapannya ini harganya tidak Rp10.000. Harapannya, menu tersebut diperbaiki, termasuk kejelasan harganya," tegas Sultan. 

"Dan mereka menyetujui hal tersebut. Misalnya, jika diberikan pisang, harus jelas berapa harganya supaya clear, Itu kesimpulannya.

Pada akhirnya, kejelasan rincian menu dan harga menjadi sebuah keharusan demi menjaga kepercayaan publik terhadap program ini.

Sumber: Tribun Jogja
Halaman 3/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved