Gelandangan-Pengemis di Jogja Rata-rata dari Luar Kota: Temanggung, Magelang, Gresik, hingga Bandung

Ringkasan Berita:

• Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta menyatakan sembilan orang gelandangan pengemis (gepeng) terjaring operasi Satpol PP sepanjang Januari hingga Februari 2026.
• Mereka yang terjaring, mulai gelandangan, pengemis, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), hingga orang dengan status terlantar semuanya kebanyakan berasal dari luar Kota Yogyakarta.
• Soal gepeng, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menyediakan shelter Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) untuk penanganan tunawisma.

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta menyatakan sembilan orang gelandangan pengemis (gepeng) terjaring operasi Satpol PP sepanjang Januari hingga Februari 2026.

Mereka yang terjaring, mulai gelandangan, pengemis, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), hingga orang dengan status terlantar semuanya kebanyakan berasal dari luar Kota Yogyakarta.

Terkait gepeng, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menyediakan shelter Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) untuk penanganan tunawisma.

Shelter besutan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) di Kemantren Pakualaman itu, sekaligus difungsikan untuk menekan aktivitas gelandangan pengemis (gepeng).

Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Octo Noor Arafat mengungkapkan, pihaknya akan terus melakukan operasi penjangkauan secara konsisten untuk menjaga ketertiban umum di Kota Pelajar.

Keberadaan shelter pun menjadi instrumen penting, terutama saat memasuki bulan suci Ramadan, di mana penjangkauan terhadap gepeng biasanya mengalami peningkatan.

"Jadi, ada dua pola yang kita terapkan dalam operasi gepeng ini. Pintu masuk utama tetap di shelter Dinsosnakertrans di Pakualaman. Kalau memang itu warga luar Kota Yogyakarta, akan kita kirimkan ke camp assessment Dinas Sosial DIY di Mergangsan," katanya.

Langkah ini diambil agar penanganan PPKS lebih terukur, di mana shelter berfungsi sebagai titik transit dan lokasi asesmen awal sebelum mereka dirujuk ke fasilitas yang lebih spesifik.

Shelter bersifat temporer

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Indrawati menambahkan, bahwa hunian di shelter tersebut bersifat temporer. 

Shelter yang mulai beroperasi sejak Januari 2026 ini memang dirancang untuk menampung sementara para PPKS dengan kapasitas maksimal hanya 10 orang.

Berdasarkan data Dinsosnakertrans, sepanjang periode Januari hingga Februari 2026, tercatat sudah ada 9 orang yang mendapatkan pelayanan di fasilitas tersebut.

Mereka terdiri dari berbagai latar belakang, mulai gelandangan, pengemis, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), hingga orang dengan status terlantar.

Mayoritas warga luar Jogja

Menariknya, mereka yang terjaring tidak hanya berasal dari sekitaran Kota Yogyakarta atau Jogja: seperti Bantul, Temanggung, dan Magelang, tetapi juga berasal dari daerah yang cukup jauh layaknya Gresik, Pekalongan, hingga Bandung. 

Saat ini, dilaporkan masih ada dua gepeng yang sedang berproses di shelter tersebut, sembari menjalani serangkaian prosedur pemulihan dan pendataan komprehensif.