Wali Murid Pertanyakan Menu Ramadan Program MBG di DIY Mirip Snack Rapat

Sementara itu, ibu rumah tangga asal Kota Yogya, Rina, tidak mempersoalkan bentuk penyajian, melainkan substansinya. Baginya, pemenuhan asupan gizi seimbang tetap menjadi kunci.

“Kalau dilihat sekilas, paketnya memang seperti snack box rapat. Saya tidak mempermasalahkan bentuknya, tapi komposisinya perlu diperhatikan. Anak tetap membutuhkan asupan protein, vitamin, dan serat yang cukup meskipun sedang berpuasa,” tuturnya.

Ia pun lugas mempertanyakan tujuan utama program. “Tujuan program ini kan untuk memastikan anak mendapat makanan bergizi. Kalau isinya didominasi makanan ringan dan gorengan, tentu menimbulkan pertanyaan. Kami berharap ada evaluasi agar kualitas gizinya tetap terjaga,” ucapnya.

Rentetan respons dari wali murid tersebut menggarisbawahi satu hal krusial yakni tujuan pemenuhan gizi anak tidak semestinya tereduksi oleh penyesuaian format.

Meskipun adaptasi selama bulan puasa adalah langkah yang dapat dipahami, komposisi menu dalam paket pengganti menjadi penentu tercapainya sasaran program.

Diskursus yang berkembang ini menjadi momentum penting bagi penyelenggara untuk melakukan evaluasi.

Transparansi mengenai standar gizi yang digunakan serta peninjauan kembali atas isi paket menjadi langkah yang diharapkan publik agar program Makan Bergizi Gratis tetap relevan dan efektif dalam menjaga kualitas nutrisi generasi penerus, bahkan di tengah adaptasi sekalipun.

MBG harus bergizi

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY sekaligus Ketua Satgas MBG DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menekankan bahwa penyesuaian bentuk makanan selama bulan puasa tidak boleh menurunkan standar gizi yang telah ditetapkan.

"Kalau memang MBG itu tetap ada di bulan Ramadan, dari sisi jenis makanan itu disesuaikan juga dengan gizi. Tidak sekadar kemudian menuntaskan kewajiban saja—'Oh ya, saya sudah bagi'—dengan kondisi yang mungkin tidak seideal pada saat bukan bulan puasa," ujar Ni Made, Senin (23/2).

Bagi Pemda DIY, esensi program ini terletak pada kualitas, bukan sekadar kuantitas atau formalitas distribusi. Ni Made menggarisbawahi bahwa nama program ini secara eksplisit memuat kata "bergizi".

"Karena MBG itu kan Makan Bergizi Gratis. Kan kita tetap menekankannya di gizinya, bukan di jumlahnya. Dari sisi konsumsi gizinya itu juga harus dipikirkan, kalau kami begitu," tambahnya.

Untuk memastikan hal tersebut, Pemda DIY sebenarnya telah menetapkan syarat ketat bagi penyedia jasa (Satuan Pelayanan Program Gizi/SPPG). Setiap paket MBG wajib menyertakan keterangan nilai gizi guna memberikan transparansi kepada pihak sekolah dan siswa.

"Karena memang kan harus ada informasi gizi di setiap (paket). Kami kemarin minta itu, itu syarat itu. Syarat kemarin di surat kami juga yang sudah disepakati antara Kepala Sekolah dengan SPPG, bahwa harus ada kandungan gizi. Jadi, daftar kandungan gizi di setiap paketnya itu lho, di paket MBG-nya itu," papar Ni Made.

Terkait temuan di lapangan, Satgas MBG DIY—yang terdiri dari unsur Sekda, Asisten, Biro Kesra, Dinas Pendidikan, hingga Dinas Kesehatan—akan melakukan verifikasi silang. Langkah ini diperlukan untuk mengetahui apakah menu tersebut merupakan inisiatif sepihak dari SPPG atau telah melalui persetujuan sekolah.

"Kita juga akan konfirmasi juga, ini kan dulu sudah ada itu perjanjiannya, jadi daftar menu itu sudah diinformasikan ke sekolah juga. Jadi apakah ini tanpa pengetahuan sekolah atau sudah sepengetahuan sekolah gitu lho, menu MBG-nya itu. Itu kan harus diverifikasi dulu sebelum kita kemudian melihat sesuatu ini harus diambil kebijakan seperti apa," tegasnya.

Tantangan kelayakan higiene