Cara Kulon Progo Hapus Stigma Daerah Miskin setelah Anggaran TKD Dipangkas Pusat, Strategi Bapperida

Ringkasan Berita:

• Anggaran pengentasan kemiskinan di Kulon Progo turut kena imbas pemangkasan TKD dari pusat. 
• Bapperida Kulon Progo mengungkap strateginya agar cita-cita Kulon Progo menghapus stigma daerah miskin terwujud walau TKD berkurang, yaitu dengan skema Kolaborasi Pentahelix.
• Kolaborasi Pentahelix ini akan diwujudkan dalam bentuk program RTLH hingga riset teknologi terapan

TRIBUNJOGJA.COM - Anggaran untuk program pembangunan, termasuk upaya pengentasan kemiskinan, di Kulon Progo berkurang karena terimbas pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pusat. 

Lantas bagaimana cara Kulon Progo berusaha menghapus stigma sebagai daerah miskin jika tanpa anggaran dari Pemerintah Pusat? Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kulon Progo, Aris Nugroho mengungkap bahwa upaya pengentasan kemiskinan tetap jadi fokus utama di 2026.

Ia juga menegaskan Pemkab Kulon Progo akan melakukan berbagai cara agar program pengentasan kemiskinan tetap berjalan di tengah efisiensi anggaran dari pusat.

Kolaborasi Pentahelix

Aris Nugroho mengungkap strateginya agar program pembangunan pada akhirnya mampu mewujudkan cita-cita Kulon Progo menghapus stigma daerah miskin, yaitu dengan mengoptimalkan skema Kolaborasi Pentahelix.

Sebagai catatan, skema pentahelix dapat dimaknai untuk menggambarkan kerja sama antara lima unsur utama, yaitu melibatkan pemerintah, industri, akademisi, komunitas, dan sektor media atau pendukung lainnya. 

"Skema ini kami optimalkan sebagai respons atas pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pusat sebesar Rp 117 miliar," kata Aris pada Selasa (17/02/2026).

Pemangkasan TKD itu berimbas pada berkurangnya anggaran untuk sejumlah program pembangunan, termasuk upaya pengentasan kemiskinan.

Meski begitu, upaya tersebut tetap akan dioptimalkan lewat Kolaborasi Pentahelix.

Menurut Aris, Kolaborasi Pentahelix jadi strategi yang bertujuan memobilisasi sumber daya produktif dari sektor non pemerintah. Seperti pihak swasta melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP).

"Kami juga akan melibatkan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), media massa, hingga perbankan," ujarnya.

RTLH hingga riset

Kolaborasi Pentahelix ini akan diwujudkan dalam bentuk program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), riset teknologi terapan, hingga publikasi yang membangun optimisme dan semangat positif di masyarakat.

Pemberdayaan ekonomi produktif juga akan dilakukan secara masif oleh berbagai perangkat daerah. Sasarannya adalah kelompok tani, peternak, pembudidaya ikan, hingga kelompok rentan agar mereka mampu mandiri.

"Kami menyiapkan anggaran sebesar Rp 122,8 miliar untuk upaya pengentasan kemiskinan di 2026 ini," ungkap Aris.

Kabupaten mandiri

Anggaran itu dialokasikan untuk jaminan pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi. Ia pun meyakini stigma Kulon Progo sebagai kabupaten miskin bisa terhapus, dan bertransformasi menjadi kabupaten mandiri.