PWNU DIY Soal Awal Ramadan 2026 yang Berpotensi Beda

Ringkasan Berita:

• PWNU DIY menegaskan komitmennya menggunakan metode rukyatul hilal (observasi bulan secara langsung) dalam menentukan awal Ramadan 1445 Hijriah.
• Walau terdapat potensi perbedaan penetapan awal puasa tahun ini, umat Islam diimbau untuk tetap menjaga persatuan dan mengedepankan sikap saling menghormati.

 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menegaskan kembali komitmennya menggunakan metode rukyatul hilal (observasi bulan secara langsung) dalam menentukan awal Ramadan 1445 Hijriah.

Kendati terdapat potensi perbedaan penetapan awal puasa tahun ini, umat Islam diimbau untuk tetap menjaga persatuan dan mengedepankan sikap saling menghormati.

Ketua PWNU DIY, Zuhdi Muhdlor, menjelaskan bahwa bagi Nahdlatul Ulama (NU), melihat bulan secara langsung bukan sekadar metode penentuan waktu, melainkan bagian dari ibadah yang didasarkan pada dalil agama yang kuat.

Meskipun di internal NU terdapat banyak ahli hisab (astronom), metode hisab ditempatkan pada posisi kedua sebagai alat konfirmasi.

”Bagi NU penentuan awal dan akhir Ramadlan dengan menggunakan metode rukyat (melihat langsung bulan). Kalau bulan tidak bisa dilihat, kita sempurnakan bulan sebelumnya menjadi 30 hari. Cara ini sesuai dengan perintah Nabi 'shumu liru'yatihi wa afthiru liru'yatihi. Fain ghumma 'alaikum faakmilu 'iddata sya'bana tsalatsina yauman' (Berpuasalah kamu karena melihat bulan dan berbukalah/berlebaran kamu karena melihat bulan. Jika untuk melihat itu terhalang mendung, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari),” ujar Zuhdi, Selasa (17/2).

Ia menambahkan, ”Karena itu bagi NU melihat bulan (rukyah) untuk menentukan awal dan akhir ramadlan adalah ibadah. Di NU pun banyak ahli hisab (astronom) tetap NU itu tetap ru'yah dan menempatkan hisab pada hirarchi kedua setelah ru'yat, hanya untuk konfirmasi.”

Terkait pelaksanaan pemantauan hilal di wilayah DIY, proses rukyatul hilal dilaksanakan pada Selasa sore ini. PWNU DIY memusatkan pemantauan di kawasan Bukit Bela Belu, bersinergi dengan pemerintah.

”Fokus kita bareng Kemenag dan BHR (Badan Hisab Rukyat) di bukit Bela Belu,” kata Zuhdi.

Dalam pengamatan tahun ini, Zuhdi mengakui adanya potensi perbedaan waktu permulaan puasa, namun ia memprediksi perayaan Idul Fitri kemungkinan besar akan serentak. ”Untuk awal ramadlan berpotensi beda, tetapi untuk lebaran ada kemungkinan bareng,” ungkapnya.

Menyikapi hal tersebut, PWNU DIY menekankan pentingnya peran pemerintah (ulil amri) sebagai pemegang otoritas. NU memegang prinsip bahwa keputusan pemerintah seharusnya menjadi jalan tengah yang mengakhiri perbedaan pendapat di tengah masyarakat.

”Selain menunggu hasil rukyat, NU juga mempercayakan kepada ulil amri (pemerintah) dalam hal penentuan awal dan akhir Ramadhan sebagaimana di negara-negara lain. NU menghormati kaidah 'hukmul hakim yarfa'ul ikhtilaf', bahwa keputusan pemerintah (seharusnya) menghilangkan perbedaan,” tutur Zuhdi.

Etika Menyikapi Perbedaan

Lebih lanjut, Zuhdi mengingatkan agar perbedaan metode dan hasil penetapan tidak menjadi alasan untuk saling menghujat. Ia mengutip pedoman yang berlaku di kalangan umat Islam dalam menghargai keragaman pemahaman (amal).

”Meski demikian, dalam mensikapi perbedaan ini kita saling menghormati tidak perlu saling menghujat karena masing-masing mempunyai dasar. Umat Islam sudah mempunyai pedoman dalam mensikapi perbedaan. Dengan orang non Islam ada pedoman 'lakum dinukum waliya din' (bagimu agamamu, dan bagiku agamaku). Dengan sesama umat Islam kita ada pedoman 'lana a'maluna walakum a'malukum' (bagi kami amal/pemahaman kami, dan bagimu amal/pemahaman kamu). Saling menghormati saja,” tegasnya.

Zuhdi berpesan agar energi umat Islam difokuskan pada esensi ibadah selama bulan suci, bukan habis untuk memperdebatkan perbedaan waktu.