Perluasan MBG Dikebut, Kesiapan Layanan Primer dan Keamanan Pangan Masih Jadi PR

Dosen FK-KMK UGM dr. Fitriana Murriya Ekawati mengingatkan, tanpa integrasi sistem yang kuat, MBG berisiko tidak optimal

Penulis: Hanif Suryo | Editor: Yoseph Hary W
Tribunjogja.com/Ahmad Syarifudin
Foto dok ilustrasi menu MBG 
Ringkasan Berita:
  • Dosen FK-KMK UGM dr. Fitriana Murriya Ekawati mengingatkan, tanpa integrasi sistem yang kuat, MBG berisiko tidak optimal melindungi kelompok rentan.
  • Perluasan penerima MBG seharusnya diiringi penguatan layanan kesehatan ibu dan anak yang telah berjalan.
  • Efektivitas perluasan MBG sangat bergantung pada detail teknis pelaksanaan.

 

TRIBUNJOGJA.COM - Di tengah target ambisius perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kesiapan layanan kesehatan primer dan keamanan pangan dinilai masih menjadi pekerjaan rumah. 

Dosen FK-KMK UGM dr. Fitriana Murriya Ekawati mengingatkan, tanpa integrasi sistem yang kuat, MBG berisiko tidak optimal melindungi kelompok rentan.

Penguatan layanan kesehatan

Program MBG ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat dengan prioritas ibu hamil dan anak usia dua tahun. Sasaran ini diharapkan membantu menekan stunting. Namun, Fitriana menilai, perluasan tersebut seharusnya diiringi penguatan layanan kesehatan ibu dan anak yang telah berjalan.

MBG, menurutnya, berpotensi menjadi pintu strategis untuk memperkuat kesinambungan pemenuhan gizi bila terintegrasi dengan pelayanan antenatal, postnatal, serta pemantauan tumbuh kembang balita di Posyandu.

“Jika dikelola secara terintegrasi, program ini tidak hanya memperbaiki asupan gizi, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat upaya promosi dan prevensi kesehatan utamanya peran layanan primer sebagai koordinator utama kesehatan keluarga,” tuturnya, Kamis (22/1).

Ia menegaskan, intervensi gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan menjadi kunci utama penurunan stunting karena periode ini menentukan pertumbuhan fisik, perkembangan otak, dan fungsi metabolik anak.

“Jika anak kekurangan gizi pada fase 1.000 hari pertama, hal ini berdampak menjadi akar terjadinya persoalan kesehatan jangka panjang, mulai dari stunting, gangguan kognitif, hingga meningkatnya risiko penyakit menular di usia dewasa,” jelasnya.

Efektivitasnya bergantung pada detail teknis

Menurut Fitriana, perluasan MBG menunjukkan perubahan pendekatan pemerintah dari intervensi terbatas menuju pemenuhan gizi yang lebih luas pada periode paling krusial. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada detail teknis pelaksanaan.

“Efektivitasnya sangat bergantung pada detail teknis pelaksanaannya, bagaimana program ini dapat berjalan baik, integratif, berkesinambungan, serta dapat dipadukan dengan intervensi lain seperti perbaikan sanitasi, layanan kesehatan ibu dan anak, serta praktik pengasuhan dan pemberian makan yang tepat di tingkat keluarga dan masyarakat,” paparnya.

Ia juga menyoroti keterlibatan layanan kesehatan primer yang masih belum merata antarwilayah. Kasus keracunan MBG pada 2025 menjadi sinyal bahwa pengawasan keamanan pangan perlu diperkuat.

“Penguatan kapasitas tenaga kesehatan primer dan integrasi pada surveilans keamanan pangan menjadi kunci agar kelompok rentan seperti ibu hamil dan balita benar-benar terlindungi. Nantinya perlu dipantau perkembangan dan jangka panjang kesehatannya melalui Puskesmas agar terpantau dengan baik,” ujarnya.

Fitriana menilai keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari penurunan stunting. Indikator lain seperti status gizi dan kesehatan ibu, penurunan anemia, peningkatan praktik ASI eksklusif dan MPASI, serta pemanfaatan layanan primer juga perlu diperhatikan.

“Pendekatan ini sejalan dengan konsep pengukuran kinerja layanan kesehatan yang menekankan mutu dan keselamatan, bukan hanya output semata,” tegasnya.

Sumber: Tribun Jogja
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved