Sejumlah Warga di DIY Nilai Wacana Pilkada Lewat DPRD Berpotensi Suburkan Oligarki

Dari perspektif generasi muda, wacana ini dipandang sebagai ancaman serius terhadap keberlanjutan demokrasi Indonesia di masa depan.

Arif, mahasiswa kampus negeri di Yogyakarta, menganggap penghapusan pilkada langsung akan memicu sikap apatis di kalangan generasi Z dan milenial yang selama ini mulai aktif menyuarakan isu-isu sosial melalui keterlibatan politik.

"Ini bukan sekadar soal teknis pemilu, tapi soal prinsip dasar kedaulatan rakyat yang mau dikebiri. Generasi muda seperti kami akan kehilangan akses untuk menentukan masa depan daerah sendiri. Jika DPRD yang memilih, maka akan muncul ’raja-raja kecil’ yang tidak tersentuh kritik publik karena mereka merasa legitimasi kekuasaannya didapat dari partai, bukan dari mandat rakyat di bilik suara," ujar Arif.

Ia menekankan bahwa demokrasi di Indonesia seharusnya terus diperbaiki, bukan dipangkas secara ekstrem. 

"Jangan sampai kemunduran ini dibiarkan, karena lama-lama fungsi rakyat dalam negara demokrasi hanya akan dijadikan objek penderita saja, bukan subjek penentu kebijakan. Jika hak memilih saja diambil, jangan salahkan jika anak muda nantinya benar-benar tidak peduli lagi dengan negara ini," tambahnya.

Hingga saat ini, perdebatan mengenai perubahan UU Pilkada ini masih terus bergulir di DPR.

Meskipun sejumlah partai pendukung pemerintah memberikan sinyal hijau, tekanan dari publik yang merasa hak pilihnya 'tergerus' diprediksi akan terus meningkat menjelang pembahasan regulasi tersebut di tahun 2026 ini. (*)