Skor SPI Naik, KPK Dorong Sinergi Baru dalam Pemberantasan Korupsi

Ringkasan Berita:

• KPK meluncurkan Indeks Integritas Nasional, tercatat SPI 2025 mencatat skor 72,32 atau naik 0,79 poin dibandingkan capaian tahun sebelumnya. 
• Peluncuran indeks ini digarisbawahi sebagai indikator kunci penguatan tata kelola pemerintahan berintegritas dan berbasis kolaborasi lintas sektor.

TRIBUNJOGJA.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan Indeks Integritas Nasional Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 dalam puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 di Bangsal Kepatihan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (9/12).

SPI 2025 mencatat skor 72,32 atau naik 0,79 poin dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Peluncuran indeks ini digarisbawahi sebagai indikator kunci penguatan tata kelola pemerintahan berintegritas dan berbasis kolaborasi lintas sektor.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa HAKORDIA bukan sekadar penanda tahunan, melainkan momentum memperluas aksi bersama memerangi korupsi dari pusat hingga daerah. Ia menyebut forum ini dirancang untuk mendorong konsistensi pembenahan tata kelola, penguatan integritas birokrasi, dan partisipasi publik.

“Acara ini adalah forum nasional, guna memperkuat integritas tata kelola, menyatukan komitmen, serta meluncurkan program strategis pencegahan dan pemberantasan korupsi, yang menjangkau pusat hingga daerah—birokrasi hingga masyarakat,” ujar Setyo. Ia menambahkan bahwa HAKORDIA harus dimaknai sebagai kerja berkelanjutan, bukan sekadar seremoni. “Pemberantasan korupsi adalah upaya jangka panjang untuk menumbuhkan nilai integritas, kedisiplinan, serta sinergi lintas sektor.”

Puncak HAKORDIA 2025 diisi rangkaian kegiatan edukatif dan kampanye publik, mulai dari pameran program antikorupsi, dialog integritas, layanan masyarakat, hingga pertunjukan budaya oleh komunitas setempat. Selain peluncuran SPI, KPK juga merilis pemutakhiran Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bagi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI). Pemutakhiran ini menekankan penguatan literasi digital dan kemampuan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

Perkuat pesan moral integritas

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X, menyebut Yogyakarta bangga menjadi tuan rumah forum yang menegaskan pesan moral gerakan antikorupsi. 

“Ini merupakan kebanggaan masyarakat Yogyakarta. Kehadiran lintas pemerintah di Yogyakarta, memperkuat pesan moral dalam tonggak penegakan integritas masyarakat,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, KPK memberikan apresiasi kepada Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) dan Ahli Pembangunan Integritas (API) dari lima daerah: Banten, Bali, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan DI Yogyakarta. KPK juga menyerahkan penghargaan kepada lima aparat penegak hukum (APH) atas komitmen penindakan korupsi sekaligus penegakan nilai integritas, yakni Polda Jawa Timur, Polres Sumenep, Kejati Bengkulu, Kajari Sidoarjo, dan Kajari Tanjung Perak.

Penghargaan serupa diberikan kepada tiga pemerintah daerah dengan komitmen kuat terhadap tata kelola transparan, akuntabel, dan berintegritas. Mereka adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Bogor, dan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Rangkaian kegiatan HAKORDIA 2025 sendiri telah berlangsung sejak 6 Desember di sejumlah titik, seperti area Kepatihan, Benteng Vredeburg, Pasar Kangen Antikorupsi di Teras Malioboro 1, serta beberapa perguruan tinggi di Yogyakarta.

Menutup acara, Setyo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan puncak HAKORDIA di Yogyakarta sebagai awal langkah baru dalam agenda pemberantasan korupsi. “Mari kita jadikan HAKORDIA 2025 di Yogyakarta, bukan sebagai akhir sebuah rangkaian acara, tapi babak baru perjuangan kita melawan korupsi,” ujarnya.