Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto Mengingatkan Pentingnya Mitigasi Bencana

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Ancaman bencana mulai dari keberadaan gunung berapi hingga dampak cuaca ekstrem menjadi perhatian Komisi A DPRD DIY.

Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto mengingatkan tentang mitigasi bencana yang juga menjadi fokus kerja-kerja Komisi A. 

Politisi PDI Perjuangan ini meminta BPBD DIY meningkatkan mitigasi bencana, terutama ancaman dari Gunung Merapi serta bencana hidrometeorologi seperti hujan lebat dan angin kencang.

Selain itu, Komisi A DPRD DIY mengingatkan tata kelola tanah kas kalurahan menjadi sorotan menyusul kasus penyalahgunaan Tanah Kas Desa. 

Komisi A menekankan pentingnya pembimbingan teknis bagi perangkat kalurahan agar masalah serupa tidak terulang.

“Yang juga penting adalah bagaimana ada edukasi bagi masyarakat, khususnya perangkat kalurahan. Di dalam pemanfaatan tanah kalurahan agar kasus-kasus seperti kemarin yang terjadi penyalahgunaan Tanah Kas Desa ini tidak terulang kembali,” ungkap Eko Suwanto, Senin (24/11/2025).

Dalam hal lain, Eko Suwanto terus akan memperjuangkan kepentingan publik di tengah pemangkasan anggaran atau transfer ke daerah.

Politisi PDI Perjuangan ini mengingatkan agar pemerintah melaksanakan program prioritas untuk tetap berjalan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.

Eko Suwanto, mengatakan meski anggaran transfer dari pemerintah pusat dipangkas sebesar Rp753 miliar, namun dirinya berharap anggaran prioritas Pemda DIY tetap berjalan.

Penggerak Sinau Pancasila ini pun mengapresiasi anggaran reformasi kalurahan sebesar Rp43,8 miliar tetap dipertahankan untuk 392 kalurahan/kelurahan. 

Setiap kalurahan/kelurahan akan menerima Rp100 juta, baik di kota maupun kabupaten, untuk memperkuat program kerakyatan dan tata kelola desa.

“Kita sedang mencoba untuk memikirkan agar program-program kerakyakatan ini tetap jalan terus. Sekalipun anggaranya dikurangi, dan ini memang tidak mudah,” kata Eko Suwanto, Senin (24/11/2025)

“Salah satu yang tadi kita putuskan bersama dengan beberapa OPD Pemda DIY, itu adalah memastikan anggaran untuk mendukung penyelesaian masalah stunting di DIY, khususnya di Kota Jogja,” sambungnya.

Program penurunan stunting menurutnya harus mendapat perhatian khusus. 

Dia menyampaikan data dari Pemkot Yogyakarta yang menunjukkan prevalensi stunting turun dari 14 persen menjadi 9 persen dalam setahun terakhir.

DPRD menargetkan penurunan lebih lanjut hingga 5–6 persen pada tahun depan, dengan visi jangka panjang zero stunting di DIY. (hda)