Kualitas Destinasi dan Pengalaman Wisata Jadi Arah Transformasi Pariwisata DIY 2026

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pariwisata berkelanjutan yang tidak hanya berpatokan dari jumlah kunjungan wisatawan menjadi isu penting dalam seminar kemitraan Komisi B DPRD DIY, yang digelar di ruang rapat paripurna, Senin (10/11/2025).

Seminar bertajuk Transformasi Menuju Pariwisata DIY Berkelas Dunia 2045: Sinergi, Inovasi dan Keberlanjutan ini menghadirkam akademisi, perwakilan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, badan dan asosiasi pariwisata, serta berbagai komunitas pariwisata di DIY.

Ketua Komisi B DPRD DIY, Andriana Wulandari, menyampaikan pihaknya siap menjadi bagian dari upaya mewujudkan pariwisata berkelanjutan di DIY, baik melalui penyusunan regulasi maupun dukungan penganggaran. 

Legislatif, dikatakan Ndari, menerima usulan untuk mewujudkan pariwisata DIY berkelanjutan.

"Penganggaran kami juga siap mengakomodasi dan mengawal. Kami komitmen mendukung kebijakan kepariwisataan DIY agar tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan merata oleh masyarakat," kata Andriana.

Dia menegaskan, arah kebijakan pariwisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga menjaga kesinambungan ekonomi, sosial dan lingkungan masyarakat lokal. 

Andriana menyampaikan, Komisi B tengah menggagas perda yang menaungi kepramuwisataan.

"Termasuk digitalisasi sistem pariwisata agar mampu mengikuti perkembangan zaman. Komisi B DPRD DIY berkomitmen mendorong terbitnya perda yang mendukung pariwisata berkelas dunia pada 2045, dengan prinsip pembangunan yang tidak hanya menumbuhkan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat," terang dia.

Baca juga: Film Berbasis AI Diponegoro Hero dan Gaya Jogja Peringati Hari Pahlawan 2025

Sementara, Kepala Dinas Pariwisata DIY, Imam Pratanadi, menilai transformasi pariwisata menjadi kebutuhan mendesak. 

Saat ini, pariwisata DIY masih bergantung pada wisata massal di kawasan kota, candi, dan pantai populer, sehingga berdampak pada penurunan kualitas pengalaman wisata dan ketimpangan ekonomi antarwilayah.

"Kita masih bertumpu pada jumlah kunjungan, bukan nilai. Akibatnya, tekanan terhadap destinasi tinggi, kualitas pengalaman lemah, dan belanja wisatawan rendah. Banyak warga lokal bahkan merasa terganggu saat musim liburan," ungkap Imam.

Dia menyampaikan, mulai 2026 arah pembangunan pariwisata DIY akan bergeser dari volume-based tourism menuju value-based tourism. 

Fokusnya adalah peningkatan kualitas destinasi dan pengalaman wisata, dengan target segmen pasar premium.

Beberapa konsep pengembangan yang dikedepankan antara lain Heritage Look Mataram, Menoreh Ecoculture Route, dan South Coast Blue Belt, yang diarahkan untuk menarik pasar bernilai tinggi (high value market). 

"Kita tidak menambah destinasi baru, tapi memperkuat yang sudah ada dengan standar internasional. Kita juga dorong peningkatan kualitas SDM hingga level trainer, agar terjadi regenerasi internal di industri pariwisata," jelasnya.

Imam menegaskan, transformasi menuju pariwisata berkelanjutan membutuhkan kolaborasi lintas sektor antara legislatif, eksekutif, dan pelaku industri. 

Pemerintah memiliki peran penting dalam sinkronisasi kebijakan, pembangunan infrastruktur, digitalisasi, pembiayaan, standarisasi SDM, serta kurasi paket wisata dan sistem promosi terpadu.

Dengan langkah kolaboratif ini, pariwisata DIY diharapkan mampu bertransformasi menjadi sektor unggulan, tidak hanya menumbuhkan ekonomi.

"Tetapi juga memberikan kenyamanan bagi penduduk lokal dan menghadirkan pengalaman berkualitas bagi wisatawan dunia," pungkasnya. (*)