Kandang PSIM Yogyakarta Masih Disita KPK, Stadion Mandala Krida Belum Bisa Direnovasi

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Stadion Mandala Krida Yogyakarta belum bisa direnovasi maupun digunakan secara penuh karena masih berstatus sebagai objek sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait dugaan korupsi proyek renovasi tahun anggaran 2016–2017.

Kondisi ini membuat PSIM Yogyakarta terpaksa kehilangan kandang utamanya untuk kompetisi musim 2025/2026.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa meski status stadion masih berada dalam penyitaan lembaganya, penggunaan stadion tetap dimungkinkan dengan mekanisme tertentu.

Menurutnya, pihak yang membutuhkan pemakaian Stadion Mandala Krida dapat mengajukan permohonan resmi kepada KPK.

“Ya nanti kalau memang ini, pasti ada proses, karena sudah dirampas ya, berarti statusnya masih sitaan. Tapi kalau memang dibutuhkan dan lain-lain bisa saja diajukan,” ujar Setyo saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Selasa (28/10/2025).

Ia menambahkan, sebagai barang sitaan negara, penggunaan aset tersebut harus melalui izin resmi agar tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku.

Namun, selama proses hukum masih berjalan, KPK tetap memegang kendali atas status dan pemanfaatan stadion tersebut.

Diketahui, kasus dugaan korupsi proyek renovasi Stadion Mandala Krida berawal dari temuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang mendeteksi adanya praktik persekongkolan tender dalam pelaksanaan proyek yang bersumber dari APBD DIY tahun anggaran 2016–2017. 

Dalam perkara Nomor 10/KPPU-I/2017, KPPU menyatakan adanya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Putusan itu dibacakan dalam sidang di Hotel Marriott Yogyakarta pada 18 Desember 2018.

Pihak yang terlibat dalam perkara tersebut di antaranya Edy Wahyudi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pembangunan Stadion Mandala Krida, dua Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan (POKJA BLP) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY tahun 2016 dan 2017, serta enam perusahaan rekanan, yakni PT Duta Mas Indah, PT Kenanga Mulya, PT Lima Tujuh Tujuh, PT Bimapatria Pradanaraya, PT Permata Nirwana Nusantara, dan PT Eka Madra Sentosa.

KPK kemudian menetapkan tiga tersangka, masing-masing Edy Wahyudi, Sugiharto, dan Heri Sukamto.

Berdasarkan hasil penyidikan, perbuatan para tersangka diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp31,7 miliar.

Meski telah lama menjadi sorotan, penyelesaian kasus ini belum sepenuhnya tuntas.

Status sitaan yang melekat pada Stadion Mandala Krida pun membuat pemerintah belum dapat melakukan perbaikan ataupun renovasi untuk memenuhi standar kelayakan pertandingan.

Kondisi ini berdampak langsung terhadap PSIM Yogyakarta.

Klub yang baru saja memastikan diri promosi ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia itu harus kembali bermarkas di Stadion Sultan Agung, Bantul, untuk menjalani kompetisi Super League musim 2025/2026.

Bagi manajemen PSIM, situasi ini menjadi tantangan berat.

Selain persoalan logistik dan teknis, mereka juga menghadapi tantangan menjaga antusiasme suporter yang selama ini menjadi kekuatan utama tim ketika bermain di Mandala Krida.

Selama proses hukum masih berlangsung, harapan PSIM Yogyakarta untuk kembali ke Mandala Krida harus ditunda.

Klub dan para pendukungnya hanya bisa menanti penyelesaian perkara agar stadion kebanggaan Yogyakarta itu dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya—menjadi rumah bagi Laskar Mataram dan ikon olahraga di jantung Kota Yogya. (*)