DPRD Kota Yogyakarta Beri Catatan Terkait Kasus Keracunan MBG

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dugaan kasus keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa ratusan siswa SMA Negeri 1 Yogyakarta dan SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta, menarik perhatian serius dari kalangan legislatif.

Sebagai bentuk fungsi pengawasan, anggota DPRD Kota Yogyaakrta menyambangi langsung SMA Negeri 1 Yogyakarta, Jumat (17/10/2025) sore, untuk mengumpulkan data valid dan mengevaluasi implementasi program yang berujung pada insiden keracunan tersebut.

Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Darini, menegaskan bahwa sekolah menengah atas merupakan ranah pemerintah provinsi.

Namun, karena lokasinya berada di Kota Yogyakarta, pihaknya merasa perlu hadir dan mengawasi.

"Yang jelas, selain kami silaturahmi dan kunjungan ke SMA Negeri 1 Yogyakarta ini, tentunya kami kan melihat berita yang kemarin, ya, untuk masalah keracunan MBG," katanya, saat dijumpai di SMA Negeri 1 'Teladan' Yogyakarta.

"Walaupun SMA itu adalah ranahnya provinsi, tapi karena letaknya di kota, sehingga kami juga hadir ingin tahu yang sebenarnya seperti apa, sekaligus datanya, karena semuanya itu kan harus valid," urai Darini.

Berdasarkan penjelasan dari Kepala Sekolah, Darini menyampaikan bahwa kondisi para siswa yang keracuna  tidak sampai memerlukan rawat inap di rumah sakit dan cukup istirahat di rumah.

Tercatat, sekitar 426 siswa terdampak di SMA Negeri 1 Yogyakarta, saat ini sebagian besar sudah kembali masuk sekolah, dengan hanya menyisakan empat siswa yang belum dapat beraktivitas normal lagi.

"Anak-anak tidak ada yang sakit sampai ke rumah sakit, ya, bahasanya sakit tapi istirahat di rumah. Sekarang sudah pada masuk sekolah tinggal empat yang belum, kondisinya seperti diare," ucapnya.

Menanggapi kebijakan Wali Kota Hasto Wardoyo yang memutuskan penutupan sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pascainsiden, Darini menyatakan dukungan penuh.

Keputusan menghentikan program MBG selama satu hingga dua minggu dinilai sebagai langkah tepat sembari menunggu hasil uji laboratorium sampel makanan.

"Dihentikan sementara sampai dua minggu, kemudian kita nanti melihat hasil uji labnya. Setelah melihat hasilnya, nanti langkah selanjutnya seperti apa, kan begitu," paparnya.

"Kebetulan beliau (Wali Kota) memiliki latar belakang basic kesehatan, ya, seorang dokter, jadi konsen sekali tentang kesehatan. Saya pikir itu adalah langkah terbaik untuk saat ini," urai Darini.

Politikus PDI Perjuangan tersebut mengingatkan, kelalaian dalam jadwal memasak dan penyajian bisa saja menyebabkan makanan menjadi basi, terutama jenis sayur-sayuran dan lauk basah.

Alhasil, meski Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta tidak mendapat ketugasan secara khusus dalam program MBG yang bersifat nasional, ia mendesak agar intervensi tetap dilakukan.