TPAKD DIY Raih Penghargaan Nasional, Sri Sultan Tekankan Akuntabilitas jadi Fondasi Kebijakan Publik

Sementara itu, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa peran TPAKD sangat penting dalam memperkuat inklusi keuangan nasional.

Menurutnya, inklusi keuangan menjadi indikator stabilitas ekonomi makro sekaligus bagian dari kebijakan pembangunan nasional.

“Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi terhadap kinerja Dewan Nasional Keuangan Inklusif karena selaras dengan program Asta Cita. Ke depan, TPAKD diharapkan mendukung agenda prioritas pemerintah seperti program makan bergizi gratis dan penguatan ekonomi rakyat melalui Koperasi Merah Putih,” ujar Airlangga.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menambahkan bahwa OJK berkomitmen memperkuat peran TPAKD sebagai katalis pemerataan ekonomi nasional.

“Keberlanjutan kegiatan TPAKD harus dijaga agar efektif memberikan manfaat nyata bagi perekonomian daerah. Kami berharap kapasitas anggota TPAKD terus meningkat agar mampu beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan inovasi keuangan,” tegas Mahendra.

Dalam forum tersebut, OJK juga meluncurkan Roadmap TPAKD 2026–2030 sebagai arah kebijakan baru dalam memperkuat inklusi keuangan nasional.

Dokumen itu menekankan empat strategi utama: penguatan infrastruktur keuangan digital, peningkatan literasi keuangan, keberlanjutan kegiatan TPAKD, serta peningkatan kapasitas anggota di seluruh Indonesia.

Roadmap tersebut diharapkan dapat memperkuat ekosistem pembiayaan daerah, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal.

Sejak diinisiasi pada 2016, TPAKD menjadi wadah sinergi antara pemerintah daerah, regulator, lembaga jasa keuangan, asosiasi, akademisi, dan masyarakat dalam mempercepat inklusi keuangan di daerah.

Hingga November 2024, TPAKD telah terbentuk di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan sejumlah program unggulan, seperti Kredit Melawan Rentenir (K/PMR), Kredit Sektor Prioritas (K/PSP), Simpanan Pelajar (SimPel), dan Laku Pandai.

Capaian TPAKD DIY sebagai yang terbaik di Wilayah Jawa–Bali menjadi bukti sinergi antara Pemda DIY dan seluruh pemangku kepentingan berjalan efektif dalam memperkuat akses keuangan masyarakat.

Prestasi ini sekaligus menegaskan komitmen Pemda DIY untuk memperluas inklusi keuangan daerah, memperkuat ekonomi rakyat, serta memastikan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan. (*)