DPRD Kulon Progo Sarankan Pemkab Optimalkan Potensi PAD Pariwisata, Respons Pemangkasan TKD

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kulon Progo mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melakukan kebijakan strategis menyikapi proyeksi penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat. 

Sebab Alokasi TKD masih mendominasi struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggota DPRD Kulon Progo, Edi Priyono menilai Pemkab Kulon Progo sudah harus berfokus pada pengembangan sektor pariwisata.

"Sebab potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kulon Progo ya pariwisata, terbukti saat pandemi COVID-19 kemarin pariwisata tetap bertahan," kata Edi ditemui di Kantor DPRD Kulon Progo, Kamis (11/09/2025).

Meski begitu, ia turut mengkritisi upaya yang telah dilakukan Pemkab Kulon Progo selama ini di sektor pariwisata. Menurutnya, pengembangan pariwisata selama ini tidak pernah fokus sehingga hasilnya tidak langsung dirasakan.

Edi mencontohkan pembangunan sarana dan prasarana (sarpras) di Pantai Glagah, Kapanewon Temon. Sarpras yang sudah dibangun belum berhasil menarik wisatawan, namun sudah beralih ke program lainnya.

"Jangan baru selesai dibangun langsung ditinggal, kalau bisa yang digarap sampai sempurna dan mampu menarik banyak wisatawan," ujarnya.

Edi juga mendorong adanya penataan kawasan wisata agar lebih nyaman untuk dikunjungi, terutama dari sisi kebersihan. Termasuk meningkatkan infrastruktur menuju destinasi wisata agar wisatawan mau datang berkunjung berkali-kali.

Ia juga menilai perlu ada pengembangan penginapan dan pusat kuliner di sekitar Yogyakarta International Airport (YIA) berbasis masyarakat dengan harga terjangkau. Keberadaan tersebut bisa jadi peluang untuk menarik wisatawan dengan anggaran terbatas.

"Jadi warga sekitar tetap mendapatkan manfaat dari keberadaan YIA, di mana penginapan dan kuliner yang terjangkau bisa sebagai pendukung," jelas Edi.

Pemkab Kulon Progo memproyeksikan Pendapatan Daerah dalam Rancangan APBD 2026 sebesar Rp 1,499 triliun. Pendapatan terdiri dari PAD sebesar Rp 426,003 miliar, Pendapatan Transfer atau TKD sebesar Rp 1,044 triliun, dan Pendapatan Daerah Lainnya yang Sah sebesar Rp 26,694 miliar.

Sedangkan Belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp 1,518 triliun, mayoritas untuk Belanja Operasi. Terdapat defisit sebesar Rp 19,4 miliar, yang ditutup dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 2025.

Bupati Kulon Progo Agung Setyawan mengeklaim bahwa asumsi Pendapatan Transfer masih sama karena belum ada informasi perubahan dari pusat. Namun pihaknya sudah menyiapkan antisipasi jika terjadi penurunan.

"Caranya dengan mengoptimalkan perolehan retribusi, pajak daerah, hingga peningkatan pariwisata dan event," kata Agung.

Pihaknya juga akan melakukan penghitungan ulang jika nantinya TKD benar-benar dikurangi. Terutama memastikan program-program prioritas tetap bisa terlaksana, dengan mengandalkan sumber dana non pemerintah.

Agung akan berfokus pada peningkatan infrastruktur dalam belanja APBD 2026. Sebab ia menilai sudah waktunya infrastruktur jalan di Kulon Progo dibenahi, mengingat cukup banyak ruas jalan yang rusak berat.

"Kami optimistis program prioritas tersebut tetap bisa terlaksana," ujarnya.(alx)