Pemkab Kulon Progo Dorong Upaya Percepatan Integrasi Data Sebagai Pondasi Digitalisasi

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo terus mempersiapkan diri untuk mencapai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Persiapan dilakukan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

Kepala Diskominfo Kulon Progo, Agung Kurniawan menjelaskan integrasi data menjadi program penting agar SPBE di Kulon Progo bisa terwujud.

"Termasuk pengelolaan data terpadu yang baik sebagai kunci keberhasilan transformasi digital pemerintah," kata Agung, Jumat (31/10/2025).

Integrasi data terpadu tersebut dilakukan untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Validitas, standarisasi, dan interoperabilitas pun menjadi bagian yang penting.

Sebab nantinya data antar OPD yang ditampilkan harus sudah terverifikasi dan valid. Datanya pun perlu rutin diperbaharui dan dikelola dengan baik agar kualitasnya tetap terjaga.

"Jadi data yang ditampilkan di dashboard pimpinan nantinya benar-benar akurat dan bisa dipertanggungjawabkan," jelas Agung.

Menurutnya, sistem data yang terstruktur akan membuat pemimpin bisa memantau kondisi daerahnya tanpa harus berkunjung langsung ke setiap OPD. Apalagi datanya bersifat real-time.

Agung mengatakan sebagian besar OPD di Kulon Progo saat ini sudah melakukan inovasi terkait sistem data digital. Ia berharap seluruh OPD tersebur mampu mempertahankan inovasinya agar tetap bisa dimanfaatkan dengan baik.

"Terutama bagi pimpinan daerah dalam membuat kebijakan berdasarkan data yang ada," ujarnya.

Diskominfo Kulon Progo melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Struktur Data sebagai bagian dari upaya mewujudkan SPBE. Bimtek berlangsung pada Kamis (30/10/2025) lalu di Aula Adikarta, Kantor Sekretariat Daerah Kulon Progo.

Pemkab Kulon Progo saat ini juga mendorong optimalisasi transaksi keuangan daerah secara digital. Saat ini, Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kulon Progo mencapai 98 persen.

Bupati Kulon Progo, Agung Setyawan mengatakan transformasi digital saat ini sudah menjadi keharusan. Digitalisasi pun mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

"Sesuai dengan program transformasi digital yang diusung pemerintah pusat demi terwujudnya clean and clear government," jelas Agung.(alx)