Dosen UGM Sebut Kenaikan Tunjangan DPR Bukti Kurangnya Sense of Crisis

Artinya, kebijakan boleh memberikan perbedaan perlakuan pada sekelompok orang, namun perbedaan ini harusnya dinikmati hanya oleh orang-orang yang kurang beruntung, dalam konteks ini seharusnya warga miskin.

Lebih lanjut, dalam prinsip utilitarianisme pun disebutkan bahwa kebijakan seharusnya bermanfaat kepada banyak orang. 

“Prinsipnya ‘kan the greatest happiness of the greatest number. Jadi, kalau kita menyusun satu policy itu mestinya membuat banyak orang bisa sangat bahagia. Ini kan sebaliknya ya, yang menikmati itu hanya lima ratusan orang,” ungkapnya.

Berkaca dari kebijakan kontroversial ini, Nurhadi pun menyarankan para anggota DPR untuk meningkatkan komunikasi publik mereka. 

Sedangkan untuk kelompok masyarakat sipil, Nurhadi meminta mereka untuk tetap melakukan kontrol sosial terhadap berbagai kebijakan yang tidak pro pada kesejahteraan rakyat. 

“Demo yang dilakukan justru menunjukkan bahwa saat ini masyarakat masih mau bersuara dan suara mereka masih didengar,” pungkasnya. (hda)