Pustral UGM: Pengurangan Subsidi Trans Jogja Bisa Beratkan Masyarakat Rentan

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Rencana pengurangan subsidi Trans Jogja berpotensi menimbulkan dampak serius, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki pilihan lain dalam memenuhi kebutuhan transportasi sehari-hari. 

Hal ini disampaikan oleh Peneliti Senior Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM, Dr. Ir. Arif Wismadi, M.Sc.

Menurut Arif, sebenarnya pengurangan subsidi bisa diminimalisasi dampaknya jika ada sumber pendapatan alternatif di luar tiket atau non-fare box. 

Salah satunya melalui sektor iklan. Namun, ia menilai strategi itu belum dikelola dengan baik.

“Jika ada pengganti dari non-fare box atau pendapatan non tiket dengan nilai yang sama, mestinya tidak berimbas. Contohnya dari iklan. Tapi sepertinya strategi ini belum diterapkan secara sistematis. Lebih kepada saat ada permintaan dari yang akan mengiklankan baru dibuka, bukan sebagai strategi yang dirancang dengan cermat,” ungkap Arif kepada Tribun Jogja, Selasa (26/8/2025).

Ia mengatakan, keberadaan ojek online (ojol) dan taksi online tidak bisa menjadi substitusi transportasi publik.

“Ojol atau taxol itu bukan transportasi publik, namun transportasi dari dan untuk anggota. Sementara angkutan umum semestinya lebih inklusif, dan keberadaannya adalah bagian dari public service obligation (PSO), atau pelaksanaan kewajiban pemerintah,” jelasnya.

Ia menambahkan, ojol justru bisa diintegrasikan sebagai layanan last mile yang melengkapi rute Trans Jogja, bukan menggantikannya. 

Namun, opsi integrasi semacam itu menurutnya belum pernah dipikirkan secara matang oleh manajemen Trans Jogja.

Arif juga menyoroti bahwa pendapatan non-operasi tidak pernah diperhitungkan secara serius oleh pengelola. Hal itu terjadi karena mandat yang diberikan pemerintah daerah tidak tuntas.

“Di beberapa negara ada insentif dan disinsentif untuk pengelola. Jika subsidi bisa ditekan, pemerintah memberi kewenangan untuk mengelola ruang publik di luar sistem angkutan umum. Sebaliknya, jika subsidi tidak kunjung turun, pengelola bisa diganti. Tapi di sistem kita tidak ada itu, jadi terlalu nyaman untuk para penanggung jawab,” paparnya.

Arif menegaskan, kelompok masyarakat yang paling terdampak dari pengurangan subsidi adalah mereka yang tidak punya pilihan lain selain menggunakan Trans Jogja.

“Yang pasti ada dampak terutama bagi kelompok yang tidak punya pilihan atau tidak mampu membayar biaya transportasi selain dengan Trans Jogja,” katanya. (Ard)