TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta (DKP DIY) bersama Jejaring Pasca Panen untuk Gizi Indonesia (JP2GI) dan Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) menggelar seminar bertajuk “Zero Waste dan Pangan Akuatik pada Program Makan Bergizi Gratis”, Selasa (5/8/2025), di Ruang Gurami, DKP DIY, Yogyakarta.

Acara ini menjadi momentum strategis untuk menyambut pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah pusat, sekaligus menyiapkan peran pangan akuatik lokal secara optimal dalam rantai pasok program tersebut.

Fokus utama pertemuan ini adalah penguatan kolaborasi lintas sektor dan pengelolaan limbah organik dari dapur MBG yang berpotensi tinggi.

“Ketika program ini diimplementasikan, tentu akan membutuhkan cukup banyak produk ikan dan olahan ikan dari DIY. Ini menjadi peluang besar untuk mendorong budaya gemar makan ikan dan menggerakkan ekonomi lokal,” ujar Kepala DKP DIY, R. Hery Sulistio Hermawan, S.Pi., M.T.

Hery menyebut koordinasi hari ini sebagai langkah awal membangun sinergi antara unsur eksekutif, legislatif, mitra SPPG (Sentra Pangan Bergizi Gratis), serta pelaku usaha perikanan dan pengelola limbah.

“Kalau kita tidak proaktif, dana yang sudah dikucurkan dari pusat bisa keluar lagi ke luar daerah. Momentum ini bisa hilang,” ujarnya.

Hingga awal Agustus ini, terdapat 48 dapur MBG yang aktif dan 63 dapur yang telah terdaftar di seluruh DIY.

DKP DIY memperkirakan potensi jumlah dapur bisa mencapai 311–317 unit, sebuah angka yang dinilai strategis dari sisi rantai pasok pangan dan perputaran ekonomi.

“Inilah saatnya seluruh pelaku mulai dari pembudidaya, nelayan, pengolah, pemasar, hingga pengelola limbah dilibatkan untuk memanfaatkan momentum ini,” tambah Hery.

Sorotan utama lain dari seminar adalah isu pengelolaan limbah dari dapur MBG.

Menurut Hery, volume limbah organik dari pengolahan ikan cukup besar dan perlu dikelola agar tidak mencemari lingkungan.

“Dari kalkulasi kami, 48 dapur aktif sudah menghasilkan beberapa ton limbah per hari. Ada yang 20–30 kg per hari, bahkan ada yang 70 kg akumulatif. Ini potensi besar yang bisa dikelola,” paparnya.

Baca juga: Pemkot Yogyakarta Alokasikan Anggaran Rp89,3 Miliar untuk Penanggulangan Kemiskinan

Hery menekankan pentingnya keterlibatan kelompok masyarakat yang khusus menangani limbah, agar tercipta ekosistem yang berkelanjutan.

“Mereka bisa mengolah limbah menjadi pakan ternak, maggot, atau pakan ikan. Jika disalurkan sebagai CSR, bisa bermanfaat. Kalau diputar dalam masyarakat, ini sumber penghasilan baru,” katanya.

Penuhi Gizi, Perkuat Pasokan Ikan Lokal

Mengenai frekuensi konsumsi ikan dalam menu MBG, Hery mengakui masih terdapat variasi dan belum merata.

“Ada dapur yang menyajikan ikan lima hari sekali, ada yang sepuluh hari, bahkan tiga minggu sekali. Ada juga yang belum menyajikan sama sekali,” katanya.

“Kita ingin ini ditingkatkan, minimal satu kali setiap lima hari.”

Untuk itu, DKP DIY tengah melakukan survei lapangan dan menyusun strategi penyediaan bahan baku ikan lokal agar pasokan lebih stabil dan tidak bergantung pada luar daerah.

Meski berpotensi besar, program ini juga menghadapi sejumlah kendala. Hery menyebut dua isu utama: budaya dan teknis.

“Masih banyak yang tidak suka makan ikan, ada juga kendala bau amis, duri, atau kesulitan mengolah. Tapi ini bisa diatasi lewat edukasi dan pembiasaan,” jelasnya.

Ke depan, DKP DIY akan memperkuat edukasi dan kemitraan UMKM sebagai bagian dari ekosistem MBG.

Pelibatan sektor swasta dan kelompok usaha lokal dinilai krusial untuk menjaga keberlanjutan program dan memperkuat ekonomi akar rumput.

“Kita perlu terus membangun komitmen bersama. Prospek program ini sangat besar jika dikelola dengan baik,” pungkasnya.

Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Aria Nugrahadi, menambahkan bahwa ketahanan pangan yang adil, sehat, dan berkelanjutan menjadi bagian dari visi besar pemerintah terhadap pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, khususnya di Yogyakarta.

“Sektor perikanan memiliki prospek besar sebagai fondasi Program MBG. Ini adalah intervensi negara yang konkret dalam meningkatkan kualitas gizi generasi masa depan,” ujar Aria.

Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan sektor perikanan yang terintegrasi, baik dari sisi produksi, distribusi, hingga pengelolaan limbah, agar mampu memenuhi kebutuhan pangan bergizi dengan tetap menjaga keseimbangan ekologi dan ekonomi lokal.

“Dengan kualitas gizi yang unggul dan ketersediaan yang relatif stabil, perikanan bisa menjadi sumber protein hewani yang sehat dan terjangkau, serta dikelola secara mandiri oleh komunitas,” tambahnya.

Aria menyampaikan bahwa pesan serupa juga telah ditegaskan oleh Gubernur DIY dalam forum internasional bidang perikanan beberapa waktu lalu.

“Produk perikanan adalah bagian dari living tradition masyarakat. Ia kaya gizi, tinggi protein, dan mikronutrien, serta menjadi pelengkap ideal pola konsumsi pokok rakyat Indonesia,” katanya.

Ia juga menyinggung pengalaman masyarakat internasional dalam menjaga pola makan sehat berbasis protein hewani. Pengalaman ini, menurutnya, sejalan dengan arah kebijakan pangan lokal yang sedang dibangun DIY melalui penguatan dapur MBG dan sistem pangan akuatik yang berkelanjutan.

Baca juga: Orangtua Siswa di Kulon Progo Khawatirkan Kualitas MBG Usai Kejadian Keracunan Makanan di Wates

MBG Bukan Sekadar Program Makan, Tapi Investasi Masa Depan Bangsa

Wakil Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Budi Waljiman, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu inisiatif nasional yang bukan hanya penting dari sisi pemenuhan gizi, tetapi juga merupakan bentuk investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.

“Ini program besar dengan dampak yang sangat luas. Tidak berlebihan kalau saya menyebutnya sebagai salah satu program unggulan Presiden Prabowo. Tujuan utamanya adalah memastikan masyarakat, terutama anak-anak, mendapatkan asupan gizi yang layak,” kata Budi.

Budi yang juga pernah mendampingi Prabowo Subianto selama hampir 25 tahun, termasuk dalam berbagai kegiatan pertahanan dan sosial, menyebut MBG sebagai program yang unik dan belum ada presedennya.

“Ini sesuatu yang baru. Karena itu, kita semua sadar akan ada unsur trial and error. Tapi justru di sanalah letak inovasinya,” ujarnya.

Menurut Budi, MBG mulanya digerakkan dari daerah dengan segala keterbatasan, dan TNI dilibatkan pada awal implementasi karena kemampuan mereka dalam membangun sistem yang disiplin dan efisien.

“TNI terbiasa bergerak cepat dan sistematis. Tapi ke depan, sistem ini harus dibangun agar berkelanjutan dan tidak hanya respons cepat,” jelasnya.

Ia menambahkan, karena program ini menggunakan anggaran negara, maka prinsip tata kelola yang baik dan akuntabilitas menjadi hal yang mutlak.

“Harus transparan dan tertib, agar tidak ada penyimpangan. Ini soal penggunaan APBN,” tegasnya.

Lebih dari sekadar program makan gratis, Budi menekankan bahwa MBG menyasar sesuatu yang jauh lebih fundamental: generasi masa depan Indonesia.

“Anak-anak hari ini adalah pemimpin 20–30 tahun ke depan. Kalau mereka tumbuh sehat, cerdas, dan kuat—negara ini akan kuat. Tapi kalau sejak kecil mereka kekurangan gizi, ya hasilnya pasti berbeda,” katanya.

Budi menilai bahwa MBG hadir sebagai lanjutan dari berbagai inisiatif pemenuhan gizi sebelumnya, tetapi dengan pendekatan yang lebih sistematis dan berdampak jangka panjang. (*)