UGM memberikan klarifikasi resmi menyusul beredarnya pernyataan dari mantan Rektor UGM, Prof. Dr. Sofian Effendi.

“Pernyataan yang disampaikan oleh yang bersangkutan berbeda dengan data dan bukti-bukti akademik yang dimiliki oleh pihak Fakultas Kehutanan UGM,” demikian disampaikan oleh Sekretaris Universitas, Dr. Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, S.H., LL.M., dikutip dari laman resmi UGM.

UGM menyayangkan adanya pihak-pihak yang dinilai telah menggiring Prof. Sofian untuk menyampaikan opini yang keliru dan tidak berdasarkan fakta.

Dalam pernyataan tersebut, UGM juga mengingatkan bahwa pernyataan seperti itu memiliki konsekuensi hukum dan menjadi tanggung jawab pribadi dari yang bersangkutan.

“Pernyataan tersebut akan berdampak hukum dan menjadi risiko bagi Bapak Sofian Effendi secara pribadi,” lanjutnya.

Lebih lanjut, UGM menegaskan bahwa pihaknya tetap merujuk pada siaran pers yang telah dirilis sebelumnya, yakni pada 15 April 2025 melalui situs resmi universitas (https://ugm.ac.id/id/berita/joko-widodo-alumnus-ugm/), yang menyatakan secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumnus Fakultas Kehutanan UGM.

Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa Joko Widodo terdaftar sebagai mahasiswa UGM sejak tahun 1980 dengan nomor mahasiswa 80/34416/KT/1681.

Ia menjalani proses pendidikan secara resmi dan dinyatakan lulus pada 5 November 1985.

“Joko Widodo adalah alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Yang bersangkutan telah melaksanakan seluruh proses studi secara sah,” tegas pihak UGM.

Terkait polemik yang saat ini beredar luas di media sosial dan sejumlah kanal publik, UGM juga menegaskan bahwa pihak universitas tidak terkait dalam konflik kepentingan antara kelompok masyarakat tertentu, termasuk Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), dengan Joko Widodo.

Sebagai institusi pendidikan tinggi yang tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, UGM menyatakan bahwa pihaknya terikat pada regulasi perlindungan data pribadi serta Keterbukaan Informasi Publik.

“Oleh karena itu, UGM hanya bersedia menunjukkan data yang bersifat publik. Sementara itu, data pribadi hanya dapat diakses atau diberikan jika diminta secara resmi oleh aparat penegak hukum,” tutup pernyataan tersebut.

Pihak universitas berharap klarifikasi ini dapat memberikan kepastian dan kejelasan kepada masyarakat, serta menghindarkan kampus dari kegaduhan politik yang tidak perlu.

Dekat Jokowi

Ternyata, Prof Sofian Effendi adalah orang yang dekat dengan Joko Widodo.

Jokowi pernah melantik tujuh orang Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Istana Negara pada 27 November 2014.

Salah satu anggota KASN adalah Profesor Sofian Effendi.

Hari itu tida mengatakan bakal segera melakukan konsolidasi organisasi.

Sofian juga memiliki program 100 hari kerja dengan melakuka pemetaan terhadap promosi bagi 12 ribu jabatan pimpinan tinggi (eselon 1 dan 2).

Karir Profesor Sofian Effendi :

1969−1998: Asisten Profesor Kebijakan Publik, Universitas Gadjah Mada

1978−1983: Sekretaris Eksekutif Pusat Studi Kependudukan, Universitas Gadjah Mada

1981−1986: Direktur Program Pascasarjana Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada

1983−1994: Direktur Pusat Studi Kependudukan, Universitas Gadjah Mada

1991−1994: Wakil Rektor bidang Kerjasama Internasional, Universitas Gadjah Mada

1992−2002: Pendiri dan Direktur Sekolah Pascasarjana Kebijakan Publik dan Administrasi, Universitas Gadjah Mada

1994−1995: Wakil Rektor bidang Perencanaan dan Pembangunan, Universitas Gadjah Mada

1995−1998: Asisten Menteri Negara Riset dan Teknologi

1995−1998: Sekretaris Eksekutif Dewan Riset Nasional

1998: Asisten Wakil Presiden Republik Indonesia

1998−1999: Asisten Sekretaris Negara bidang Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan

1999−2000: Kepala Badan Kepegawaian Negara

1998−sekarang: Profesor Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada

2002−2007: Rektor Universitas Gadjah Mada

2012−2014: Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada

2014−2019: Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara

2019−sekarang: Dewan Pembina The Habibie Center. (*)