Warga juga menyoroti ketidakhadiran PT KAI dalam memberikan bantuan pada masa krisis. 

Seorang warga terdampak, Anik Sunarjo, menuturkan bahwa setelah gempa bumi tahun 2006, sejumlah rumah mengalami kerusakan serius, termasuk cerobong asap yang membahayakan keselamatan warga.

“Kalau bangunan ini memang aset KAI, kenapa waktu gempa mereka tidak turun tangan? Semua renovasi dilakukan warga sendiri, tanpa bantuan material maupun nonmaterial. Satu rupiah pun tidak kami terima dari KAI,” ujarnya.

Pihak Keraton yang hadir dalam pertemuan tersebut diwakili oleh Agus Langgeng Basuki dari Kawedanan Hageng Punakawan (KHP) Datu Dana Suyasa, menyampaikan bahwa kehadirannya bersifat terbatas.

Ia mengaku tidak memiliki kewenangan untuk menjawab pertanyaan teknis yang diajukan warga.

"Saya menghormati panjenengan, mohon maaf karena saya ditugasi dengan kewenangan terbatas, termasuk diminta untuk menyampaikan ke pihak lain, panjenengan ke sumber yang lain saja. Karena saya tidak diberi kewenangan, nanti ndak malah tidak pas," ujarnya. 

Hingga akhir pertemuan, tidak tercapai kesepakatan antara warga dan PT KAI.

Sikap warga tetap pada penolakan terhadap proses sosialisasi dan tawaran kompensasi, serta menegaskan permintaan agar penyelesaian dilakukan melalui mediasi resmi dengan jawaban tertulis dari pihak-pihak terkait. (*)