Jalan bebas hambatan ini dibangun dengan target rencana 871 hari. 

Sejauh ini sudah terealisasi 574 hari, yang berarti tinggal menyisakan 297 hari lagi masa pembangunan.

Exit Tol Seyegan

Tol Jogja-Solo akan berimbas kepada lalu lalang kendaraan yang masuk-keluar di wilayah Sleman.

Sebab Tol Jogja-Solo akan ada beberapa exit tol di beberapa titik di wilayah Yogyakarta. 

Berpangkal dari itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY mengusulkan perlunya kajian khusus untuk mengetahui potensi UMKM di kawasan exit tol Seyegan, Kabupaten Sleman.

Usulan ini disampaikan Ketua Komisi B DPRD DIY Andriana Wulandari, seusai pihaknya melihat langsung kondisi terkini exit tol Seyegan.

Komisi B meminta Biro Administrasi Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Setda DIY segera membentuk suatu kajian agar penataan untuk kawasan-kawasan di Exit Tol ini dapat benar-benar tepat sasaran. 

Menurutnya kajian ini diperlukan agar warga lokal dapat bersaing lebih luas dan dapat mengembangkan UMKM di kawasan kecil. 

“Segera saja dibuat kajian khusus, sehingga hasil kajian ini nantinya akan kelihatan dari segi penataan untuk kawasan-kawasan di Exit Tol agar benar-benar tepat sasaran,” katanya, Selasa (28/1/2025).

Perempuan yang akrab disapa Mbak Ndari ini juga berharap anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat dapat tepat sasaran.

“Di wilayah Exit Tol ini, diharapkan untuk program maupun anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat dapat tepat sasaran,” terang dia. 

Dia menyebutk bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang utama dan harus diupayakan.

“Kami sebagai wakil rakyat, akan mengupayakan masyarakat yang sejahtera. Diharapkan dalam setiap pembangunan dan kegiatan dapat memberikan aspek positif bagi masyarakat di sekitarnya,” ucapnya. 

Kepala Bidang Kewirausahaan Dinas Koperasi dan UKM DIY, Wisnu Hermawan, menekankan pada komunikasi antarpihak yang harus sinergis guna memastikan produk-produk lokal yang akan diperjualbelikan untuk lebih diperhatikan.

“Komunikasi dan koordinasi antar desa dan pemangku kepentingan harus sinergis. Jangan sampai mengembangkan produk yang tidak sesuai dengan ekspektasi pasar. Kami akan memastikan bahwa produk-produk lokal layak dipasarkan,” ujar Wisnu.  (Tribunjogja.com/hda/rif)