TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Meski kebijakan efisiensi anggaran yang diatur dalam Inpres No. 1/2025 diperkirakan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi DIY, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tetap optimistis ketahanan ekonomi masyarakat wilayah ini akan mampu bertahan. 

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Beny Suharsono, meyakini bahwa daya tahan ekonomi warga Yogyakarta yang terbukti kokoh selama pandemi COVID-19 menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan ke depan.

Beny menyatakan, meskipun ada dampak yang mungkin timbul akibat kebijakan tersebut, pihaknya masih dalam proses refocusing anggaran yang ditargetkan selesai pada 10 Februari mendatang.

Sehingga, dampak secara keseluruhan masih belum bisa diprediksi.

“Masyarakat Jogja itu tangguhnya luar biasa. Tahun lalu, meskipun deflasi enam bulan berturut-turut, ekonomi kita tidak masuk dalam resesi. Itu menunjukkan daya tahan yang luar biasa,” ujar Beny, Kamis (6/2/2025).

Menurut Beny, ketahanan ekonomi DIY terbukti saat wilayah ini mampu bangkit setelah terpuruk akibat pandemi.

Hal ini mencerminkan kemampuan masyarakat Yogyakarta dalam beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi yang cepat dan dinamis.

Namun demikian, Beny menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap akan berupaya untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Ia berharap daya tahan tersebut bisa kembali terulang, dengan berbagai kebijakan yang akan terus dicanangkan guna menjaga ketahanan ekonomi masyarakat.

“Yogyakarta itu mungkin tumbuhnya kecil dan pelan, tapi dampaknya signifikan. Ini juga terlihat dari penurunan kemiskinan yang anehnya terjadi meskipun perekonomian tidak tumbuh secara cepat,” ungkapnya.

Baca juga: Pemda DIY Menanti Juknis Resmi Pengalihan Anggaran Program Makan Bergizi Gratis

Terpisah, Wali Kota Yogyakarta terpilih, Hasto Wardoyo, memberikan perhatian khusus terhadap sektor pariwisata yang diprediksi bakal terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran.

Hasto menekankan pentingnya menjaga pendapatan asli daerah (PAD) yang sangat bergantung pada sektor wisata.

“Efisiensi anggaran harusnya tidak mengganggu PAD, karena pariwisata Yogya adalah salah satu sumber utama pendapatan daerah,” kata Hasto. Ia menambahkan, kualitas pariwisata harus tetap dijaga agar tidak menurun, meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran.

Hasto pun mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak justru berdampak negatif bagi pendapatan daerah.

“Jangan sampai kebijakan efisiensi anggaran malah menjerat leher sendiri dan mengurangi pendapatan dari sektor pariwisata,” ungkapnya.

Hasto menegaskan bahwa sektor pariwisata tetap harus menjadi prioritas, karena sektor ini sangat berkontribusi pada perekonomian Yogyakarta.

Pemerintah daerah akan berusaha menjaga agar pariwisata tetap berkembang, meskipun ada tekanan akibat kebijakan efisiensi anggaran. (*)