Pemda DIY Menanti Juknis Resmi Pengalihan Anggaran Program Makan Bergizi Gratis

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat mengenai wacana pengalihan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke sektor pendidikan.

Hal ini menyusul pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar dana pemda yang semula dialokasikan untuk program MBG dialihkan untuk renovasi sekolah-sekolah. Sementara untuk pembiayaan MBG sepenuhnya berasal dari Badan Gizi Nasional.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Suhirman, menjelaskan bahwa pihaknya telah menetapkan anggaran untuk program MBG tahun 2025 sebesar Rp 42 miliar, yang masuk dalam pos Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY.

"MBG itu kan posnya ke BTT kalau di APBD DIY, sudah dianggarkan Rp 42 miliar untuk tahun ini," ungkap Suhirman.

Namun, terkait dengan arahan Presiden yang mewacanakan pengalihan dana tersebut, Suhirman menegaskan bahwa Disdikpora DIY masih menunggu petunjuk teknis (juknis) resmi dari pemerintah pusat.

"Soal arahan Pak Presiden soal pengalihan anggaran itu, kami masih tunggu juknisnya seperti apa dan juga skenarionya, karena kalau belum ada juknisnya kami akan repot. Pengeluaran anggaran harus ada dasar hukum," jelasnya.

Suhirman juga menginformasikan bahwa pelaksanaan program MBG di Yogyakarta direncanakan akan dimulai pada 17 Februari 2025.

Namun, untuk tahap awal, program ini hanya akan dilaksanakan di dua sekolah yang dekat dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yaitu SMK Negeri 4 Yogyakarta dan SMA Negeri 5 Yogyakarta.

"Kalau programnya akan dimulai 17 Februari di dua tempat, belum semuanya, hanya yang dekat dengan SPPG saja," tambahnya.

Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto mengenai pengalihan anggaran tersebut.