TRIBUNJOGJA.COM - Siapa calon wakil presiden yang bakal mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024?

Tiga partai pengusung, Nasdem, Demokrat dan PKS telah bersepakat membangun Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Namun terkait cawapres, semua diserahkan kepada sang kandidat, mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Di mata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, kandidat unggul calon wakil presiden (cawapres) yang cocok untuk Anies Baswedan adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hal ini tak lepas dari kedekatan Anies dan AHY. Dua sosok ini memang disebut-sebut sebagai bakal pasangan calon (paslon) untuk Pilpres 2024.

"Dari lingkaran paling dekat (Anies) ada AHY. Selain miliki popularitas dan elektabilitas, AHY juga menjadi mesin politik partai, sehingga bisa disebut kandidat unggul dibanding kandidat lainnya," kata Dedi saat dihubungi Kompas.com, Minggu (26/3/2023).

Akan tetapi, Dedi menyatakan bahwa AHY masih memiliki pekerjaan rumah untuk memenuhi kriteria-kriteria lainnya sebagai cawapres Anies.

Salah satu yang disoroti Dedi adalah kemapanan dalam mengurus birokrasi. "Tetapi ini (AHY) juga belum tentu sesuai dengan kriteria yang lain. Semisal kemapanan dalam mengurus birokrasi atau menjaga stabilitas politik di koalisi," jelasnya.

Terkait menjaga stabilitas politik koalisi, Dedi menilai partai pengusung Anies lainnya, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkesan tak dilibatkan dalam wacana duet Anies-AHY.

Diketahui, PKS sebelumnya menawarkan Ahmad Heryawan atau Aher mendampingi Anies, tetapi suara-suara duet Anies-AHY lebih mengemuka di publik.

"PKS yang kemudian tidak terlibat pengusungan, meskipun PKS seharusnya menyadari karena tidak miliki tokoh potensial," nilai Dedi.

Di sisi lain, nama-nama yang memiliki sebagian syarat sebagai cawapres Anies adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Hanya saja, jelas Dedi, syarat menjaga stabilitas koalisi tidak terpenuhi karena kedua tokoh itu non-Koalisi Perubahan.

"Mereka (Muhaimin dan Airlangga) di luar koalisi dan elektabilitas rendah secara personal," imbuhnya.

Lebih jauh, tokoh lainnya yang potensial adalah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Khofifah adalah tokoh non partai. Namun, salah satu tokoh perempuan Nahdlatul Ulama (NU) ini ada catatan khusus.