Baca tanpa iklan
TRIBUNJOGJA.COM - Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Nasional, Brigjen TNI (Purn) Alexander Ginting, mengungkapkan Presiden Joko Widodo telah memutuskan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM) berskala mikro dimulai pada 9 Februari 2021.
"Berdasarkan keputusan presiden bahwa mulai 9 Februari ini akan dilaksanakan PPKM berskala mikro," ujar Alexander dalam diskusi virtual yang digelar BNPB, Jumat (5/2/2021).
Alexander mengatakan, salah satu tujuan PPKM berskala mikro ini yakni memperbaiki penanggulangan Covid-19 di wilayah hulu, misalnya di pedesaan.
• UPDATE Covid-19 DI Yogyakarta: Bertambah 280 Kasus, Total Kasus Positif Menjadi 23.186 Kasus
• Ratusan Orang Jalani Tes GeNose di Stasiun Tugu Yogyakarta, 6 Penumpang Terindikasi COVID-19
Untuk itu, dalam PPKM berskala mikro diharapkan setiap desa bisa mendirikan posko tanggap Covid-19 yang berperan sebagai pendamping tim pelacak untuk melakukan penelusuran penyebaran Covid-19.
"Artinya harus ada posko di desa yang mendampingi puskesmas, yang mendampingi tim pelacak, sehingga mereka yang diisolasi harus 14 harus dikurung, kalau dikurung harus dikasih makan, harus diawasi," kata Alexander.
Menurut Alexander, upaya perbaikan di wilayah hulu menjadi pekerjaan rumah semua lini, tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas kesehatan.
"Karena yang namanya pandemi, kedaruratan medic itu adalah intervensi multisektor," ucap dia.
Kebijakan ini dinilai belum efektif menekan laju penyebaran Covid-19 di kedua pulau.
Hal tersebut juga diakui Presiden Joko Widodo.
"Yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya, sehingga di beberapa provinsi Covid-nya tetap naik," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, implementasi PPKM yang semestinya membatasi aktivitas dan mobilitas masyarakat tak mampu melakukan kedua hal tersebut.
• Akui PPKM Pulau Jawa-Bali Tak Efektif Tekan Laju Penularan Covid-19, Ini Instruksi Presiden Jokowi
• TIDAK EFEKTIF, Epidemiolog UGM Sebut Jumlah Kasus Covid-19 Justru Meningkat Saat PPKM Jawa-Bali
Penerapan sejumlah aturan, menurut Jokowi, belum konsisten dilaksanakan di lapangan sehingga banyak pelanggaran yang terjadi yang kemudian mempengaruhi angka kasus Covid-19 di Indonesia.
Karena itu, Jokowi meminta supaya implementasi PPKM diperkuat dan para menteri dan kepala lembaga terkait benar-benar mengetahui kondisi lapangan di daerah masing-masing.
"Tapi yang saya lihat di implementasinya kita tidak tegas dan tidak konsisten. Ini hanya masalah implementasi ini. Sehingga saya minta betul-betul turun di lapangan. Tetapi juga siap dengan cara-cara yang lebih praktis dan sederhana agar masyarakat tahu apa sih yang namanya 3 M itu," tutur Jokowi.
Pembenahan di Hulu
Pemerintah mulai berkonsentrasi melakukan pembenahan di hulu dalam menangani kasus Covid-19.
"Ini menjadi tanggung jawab kita supaya bersih-bersih di hulu, supaya di hilir lebih ringan bebannya," ujar Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Nasional Brigjen TNI (Purn) Alexander Ginting dalam diskusi virtual yang digelar BNPB, Jumat (5/2/2021).
Alexander mengatakan tingginya angka penularan Covid-19 di Indonesia tak lepas dari persoalan yang terjadi di wilayah hulu.
Problematika di wilayah hulu ini, terutama yang terjadi di desa-desa maupun fasilitas kesehatan puskesmas.
Menurut Alexander, upaya perbaikan di wilayah hulu menjadi pekerjaan rumah semua lini, atau tidak hanya petugas kesehatan.
"Karena yang namanya pandemi, kedaruratan medis itu adalah intervensi multisektor," kata Alexander.
Permasalahan di hulu, menurut Alexander, telah menimbulkan beban di hilir permasalahan.
• Ini Alasan Pemprov DKI Jakarta Belum Bisa Terapkan Lockdown Akhir Pekan untuk Tekan Covid-19
• Ganjar Pranowo : Gerakan Jateng di Rumah Saja Bukan Lockdown
misalnya rumah sakit terbebani karena penambahan jumlah pasien yang terkonfirmasi Covid-19 maupun warga yang berstatus orang tanpa gejala (OTG).
Apalagi, angka kematian di Indonesia juga terbilang cukup tinggi dengan persentase sekitar 2,76 persen per Kamis (4/2/2021).
"Artinya yang datang ke rumah sakit itu semua dalam keadaan di fase dua, fase tiga, sehingga beban mereka bertambah," kata dia. (*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Satgas: Presiden Jokowi Putuskan PPKM Skala Mikro Dimulai 9 Februari"