Baca tanpa iklan
Laporan Reporter Tribun Jogja, Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Hingga saat ini, penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) belum menjadi pilihan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Meskipun dalam beberapa hari terakhir, berdasarkan catatan tim gugus tugas penanganan covid-19 DIY, terjadi lonjakan kasus terkonfirmasi positif virus corona.
Berdasarkan data terakhir, jumlah kasus terkonfirmasi positif covid-19 di DIY hingga Minggu (3/5/2020) petang, tercatat telah mencapai angka 115 kasus.
• UPDATE Terkini Virus Corona di Indonesia Senin 4 Mei 2020, Rincian Sebaran Kasus di 34 Provinsi
• Bantul Akan Lakukan Rapid Test Gratis Virus Corona, Ini Syarat dan Ketentuannya
Terkait hal tersebut, Wakil Sekretariat Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY, Biwara Yuswantana, memberikan penjelasan.
Menurutnya, Pemda DIY bersama tim gugus tugas penanganan covid-19 DIY juga telah mengikuti video conference bersama seluruh pemerintah daerah epicentrum Jawa dan Bali, Minggu (3/5/2020) kemarin.
Salah satu inti dari rapat tersebut adalah untuk mengomunikasikan perkembangan terakhir terkait penanganan Covid-19 dan juga terkait penerapan PSBB di wilayah.
"Kemarin tambah sepuluh (kasus positif), kemudian langkah kita, Bapak Gubernur, dan Wagub selaku Ketua Gugus Tugas sudah beri SE ke Sleman, Gunungkidul, Bantul untuk melakukan screening masif. Data itu kemudian kan kita gunakan untuk memetakan baik peningkatan, intensitas pengawasan, pemeriksaan dan kemungkinan yang lain, PSBB, dan sebagainya. Kita masih mengumpulkan data," ungkapnya.
Ia pun mengatakan, dalam rencana penerapan PSBB, Pemda DIY juga harus memperhatikan sejumlah aspek.
Termasuk di antanya kegiatan perekonomian masyarakat yang tidak boleh mati.
"Banyak yang kemudian disampaikan hampir sama di semua provinsi yakni data bansos, terkait kluster-kluster baru misal Tabligh Akbar, dan terkait aspek dampak dari Covid-19 dan aspek dampak ekonomi. Pak Doni (Monardo) bilang jangan sampai masyarakat terpapar Covid-19, dan jangan sampai terkapar karena ekonomi," ujarnya, saat ditemui wartawan di Keptihan.
Meski demikian, Ia pun tak menampik, bahwa sudah ada eskalasi maupun kluster-kluster yang menjadi salah satu dasar pengajuan PSBB dari daerah ke pemerintah pusat, dalam hal ini ke Kementerian Kesehatan.
• Terjadi Lonjakan Kasus Positif di DIY, Sultan Belum Ada Niatan Ajukan PSBB
• Dua Wanita yang Jambak-jambakan Soal Bantuan Sembako PSBB di Jakarta Ditetapkan Tersangka
Pihaknya akan melakukan evaluasi untuk membahas berbagai aspek, untuk menentukan terkait pengajuan PSBB atau tidak
"Kalau dari data memungkinkan, sudah menjadi alasan memadai, maka tidak ada kata siap dan tidak siap (PSBB), harus siap. Kita harus melihat datanya dulu," bebernya.
Pemeriksaan Massal
Wakil Gubernur DIY sekaligus Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY, KGPAA Paku Alam X, mengeluarkan surat edaran pada 30 April 2020 yang berisi perihal permohonan pemeriksaan massal Covid-19.
SE tersebut telah diteruskan kepada Ketua Gugus Tugas Covid-19 di 3 kabupaten yakni Sleman, Bantul, dan Gunungkidul.
Lebih lanjut, Paku Alam X meminta agar segera dilaksanakan skrining atau pemeriksaan secara massal berkaitan dengan bertambahnya kasus PDP yang terkonfirmasi positif.
"Kami mohon untuk mendapatkan prioritas dan perhatian pemeriksaan bagi pengembangan terhadap kluster tablish di Jakarta. Diharapkan dalam waktu yang singkat sudah dapat dipetakan terjadinya infeksi dan transmisi sehingga dapat diambil suatu kebijakan di tingkat DIY," jelasnya dalam SE tersebut.
Efektivitas PSBB
Koordinator Tim Respons Covid-19 UGM, dr Riris Andono Ahmad, mengungkapkan perlu adanya kontak tracing yang agresif untuk memotong rantai penularan di DIY.
Saat ditanya apakah DIY sudah perlu memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), Andono menjawab hal itu belum tentu efektif.
Ia menitikberatkan pentingnya melakukan fokus pada implementasi pencegahan.
"Yang diperlukan DIY adalah peningkatan kapasitas diagnosis dan memisahkan antara yang terinfeksi dan tidak terinfeksi. Dengan memperbaiki implementasi social distancing akan lebih baik dibandingkan melakukan PSBB yang implementasinya tidak efektif juga. Jadi fokusnya adalah pada efektivitas implementasinya, bukan jenis intervensinya," papar dia.
• Ratusan TKA di DIY Tak Bisa Pulang ke Negara Asal
• Sedikitnya 85.876 Pemudik Sudah Memasuki Wilayah DIY
Andono juga menanggapi terkait pernyataan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, yang beberapa waktu lalu mengungkapkan tiga daerah yang berpotensi menjadi episentrum baru Covid-19, satu di antaranya Semarang.
Selain dua kota lainnya, Surabaya dan Makassar.
"Tidak ada yang perlu dilakukan terkait Semarang. Dengan atau tanpa Semarang (berpotensi menjadi episentrum baru corona), DIY harus melakukan pengendalian secara efektif. Di antaranya peningkatan kapasitas diagnosis, karantina dan isolasi, serta kapasitas rumah sakit," ujarnya.
( tribunjogja.com / kur/uti )