Baca tanpa iklan
TRIBUNjogja.com Yogyakarta - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan bahwa rencana pembangunan jalan tol Bawen Yogyakarta tidak lepas dari kepentingan masyarakat.
Hal itu ia sampaikan ketika berkunjung ke Kantor Tribun Jogja pada Sabtu (27/10/2018). Terkait rencana jalan tol yang mendapat penolakan dari kalangan DPRD, Ganjar Pranowo mengatakan semua bisa didiskusikan, bahkan diperdebatkan.
Namun kepentingan masyarakat, tetap harus yang diutamakan.
Menurut Ganjar, kehadiran jalan tol dimaksudkan untuk menumbuhkan sektor pariwisata. Dengan akses yang mudah, maka akan banyak orang datang ke Jawa Tengah.
“Jangan selalu bilang kalau ada tol ekonomi di sekitar mati. Banyak jalan untuk mengreasi hadirnya satu pembangunan. Ini yang harus dilakukan,” ungkapnya.
Pun dengan keberadaan Candi Borobudur. Untuk mengundang wisatawan, harus memperbanyak event. Seperti Borobudur Marathon, semua akan menikmati.
Hotel, guest house sampai rumah warga akan menjadi tempat menginap para tamu. Artinya memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat.
“Kita genjot pariwisata, kita datangkan banyak orang. Ada yang bilang dolar naik aduh gawat, ya justru kita gairahkan pariwisata,” kata politisi PDI Perjuangan ini.
Baca: Ibunda Pramugari Lion Air JT-610 Asal Magelang Pilih Matikan Televisi, Ponsel dan Radio
Baca: UMK Kota Yogya 2019 dari Sudut Pandang Serikat Pekerja
Jalan terus
Sebelumnya, pada Selasa (23/10/2018) usai acara Musrenbang Jawa Tengah di Hotel Grand Artos, Magelang, Ganjar Pranowo juga memastikan rencana pembangunan jalan tol Bawen-Yogyakarta akan terus berjalan.
Pihaknya tengah melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan penyempurnaan data untuk merealisasikan salah satu program strategis nasional tersebut.
"Jalan tol (Bawen-Yogyakarta) masih berjalan. Sekarang masih perencanaan jadi sabar dulu, karena kita masih mensinkronisasi dan harmonisasi dengan tata ruang, dan juga kerja sama dengan Pemda DIY untuk merealisasikannya," ujar Ganjar.
Rencana pembangunan tol tersebut sempat mendapat penolakan dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah.
Pasalnya, rencana proyek itu disebut akan mengancam lahan subur di sepanjang daerah yang akan dilalui jalan tol.
Kalangan dewan juga mempersoalkan faktor kegempaan yang berpotensi terjadi pada titik-titik pembangunan.