TRIBUNJOGJA.COM - Lembaga legislatif atau parlemen memiliki peran penting dalam sistem politik sebuah negara. 

Fungsi utamanya adalah membuat undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, serta menjadi jembatan antara rakyat dan negara.

Di Asia Tenggara, masing-masing negara memiliki sistem, kinerja, serta citra publik yang berbeda-beda terkait parlemen dan wakil rakyat.

Artikel ini akan membuktikan kinerja lembaga legislatif di empat negara, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand, dengan menyoroti aspek demokrasi, representasi, kepercayaan publik, dan budaya politik.

Indonesia 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok seorang anggota DPR RI ditetapkan sebesar Rp 4.200.000 per bulan.

Sementara itu, pimpinan dewan menerima lebih besar, dengan Wakil Ketua DPR bergaji pokok Rp 4.620.000 dan Ketua DPR Rp 5.040.000.

Sumber utama pendapatan anggota dewan berasal dari serangkaian tunjangan yang diatur dalam Surat Edaran Setjen DPR RI dan Surat Menteri Keuangan.

Jika dijumlahkan, total pendapatan bulanan seorang anggota DPR (di luar pimpinan) mencapai Rp 54.051.903.

Respons publik pada kinerja lembaga legislatif terekam tidak setinggi yang diberikan kepada pemerintah sebagai lembaga eksekutif.

Tercatat, apresiasi atau tingkat kepuasan publik pada kerja-kerja lembaga legislatif nasional, terutama terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), masih kurang dari angka 70 persen.

Tingkat kepuasan masyarakat pada kerja-kerja DPR tercatat lebih rendah, yakni berada di angka 62,9 persen. 

Kritik utama adalah DPR dinilai belum maksimal menyerap aspirasi masyarakat (78,7 persen responden menyatakan demikian).

Di sisi lain, Indonesia tetap mendapat apresiasi internasional karena peran aktif diplomasi parlemen dalam forum global seperti PBB dan ASEAN.

Demokrasi meningkat, namun DPR dianggap kurang representatif dan Tantangan korupsi masih besar, sebagian anggota legislatif tersangkut kasus.

Malaysia 

Di negara tetangga, Malaysia, struktur pendapatannya lebih sederhana namun nominalnya jauh lebih besar.

Seorang anggota Dewan Rakyat (setara DPR) menerima gaji bulanan sebesar RM16.000 atau setara Rp 61.600.000.

Angka gaji pokoknya saja sudah melampaui total take home pay anggota DPR RI.

Jika ditambah dengan tunjangan lain seperti uang saku kehadiran sidang sebesar RM400 (Rp 1,54 juta) per hari, total pendapatan rata-rata bulanan seorang anggota parlemen Malaysia bisa mencapai RM25.700 atau sekitar Rp 99.045.000.

Singapura

Besaran tunjangan untuk seorang Elected Member of Parliament (MP) adalah SGD192.500 per tahun.

Jika dirata-ratakan per bulan, maka pendapatan mereka mencapai SGD16.041 atau setara dengan Rp 182.867.400.

Angka ini lebih dari tiga kali lipat pendapatan bulanan anggota DPR RI dan hampir dua kali lipat dari anggota parlemen Malaysia.

Singapura dikenal sebagai negara yang sangat efisien dengan sistem pemerintahan yang bersih dari korupsi.

Dalam Corruption Perceptions Index 2024, Singapura meraih skor 84/100 dan berada di peringkat 3 dunia serta tertinggi di Asia Pasifik

Meskipun berkinerja lebih baik daripada Vietnam, skor Singapura sebesar 4,2 dari 10 dalam Hak Pemberdayaan, dan 7,3 dari 10 dalam Keamanan dari Negara, menetapkan standar yang rendah untuk Asia Tenggara.

Sejumlah besar orang tidak aman dari berbagai pelanggaran termasuk penangkapan sewenang-wenang dan hukuman mati.

Sementara itu, banyak orang masih menghadapi hambatan dalam menjalankan kebebasan politik mereka,” kata Thalia Kehoe Rowden, Wakil Direktur Eksekutif HRMI

Thailand

Sebagai legislator, mereka tidak akan menerima gaji.

Sebaliknya, masing-masing menerima "tunjangan jabatan" sebesar 71.230 baht per bulan dengan "tunjangan tambahan" sebesar 42.330 baht per bulan.

Pejabat negara tidak diperbolehkan menerima gaji dari lebih dari satu sumber, tetapi dapat menerima tunjangan jabatan dan kompensasi lainnya tanpa batas selama kompensasi tersebut.

Total: sekitar 113.560 Baht/bulan (~Rp 48 juta)

Skor hak-hak sipil dan politik Thailand menunjukkan tren peningkatan sejak 2021.

Skor Keamanan dari Negara meningkat dari 5,4 menjadi 6,7 dari 10 selama dua tahun. Skor Pemberdayaan juga meningkat dari 3,7 menjadi 4,8 dari 10.

“Skor Thailand untuk hak-hak Pemberdayaan adalah yang tertinggi di Asia Tenggara, meskipun berada dalam rentang ‘buruk’.

Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ruang perbaikan yang substansial, tidak hanya di Thailand tetapi juga di seluruh kawasan. 

Skor rendah di Asia Tenggara menyoroti kebutuhan mendesak akan reformasi hukum yang kuat dan perlindungan yang lebih kuat terkait kebebasan sipil,” ujar Phoenix Yeo, Pimpinan HRMI Asia Timur dan Tenggara.

Namun, masalah korupsi masih besar menurut Transparency International, Thailand menempati posisi 101–110 dunia dalam CPI, jauh di bawah Singapura, Malaysia, maupun Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa tingginya gaji tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas kinerja parlemen, karena faktor transparansi, akuntabilitas, dan stabilitas politik juga sangat berpengaruh.

(MG/Anggitya Trilaksono)