Mural One Piece Sebentar Saja Menempel di Tembok Kampung Triharjo, Hilang Setelah Didatangi Aparat

“Ya mau gimana lagi. Sebenarnya kecewa, tapi kita ikuti saja,” katanya.
 
Ekspresi yang Tak Perlu Dilarang

Lurah Triharjo, Irawan SIP, punya pandangan berbeda. Ia menilai mural itu bagian dari kebebasan berekspresi di negara demokratis.

“Itu bentuk apresiasi warga. Bukan gerakan makar atau melawan pemerintah,” tegasnya.
Namun ia juga memahami keputusan aparat sebagai bagian dari penegakan aturan terkait penghormatan lambang negara.

Fenomena bendera dan mural One Piece muncul di beberapa titik di Sleman. Di Prambanan, bendera One Piece di sebuah toko sempat berkibar sebelum diturunkan pemiliknya.

Di Gamping, mural besar menghiasi persimpangan jalan sebelum akhirnya dihapus.

Bupati Sleman, Harda Kiswaya, memastikan belum ada kebijakan sweeping di wilayahnya. Ia menunggu koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan aparat hukum.

“Belum ada tindakan. Kita lebih memilih pendekatan persuasif agar tidak menimbulkan kegaduhan,” ujarnya.
Menurutnya, pengibaran bendera One Piece bisa saja dimaknai sebagai kritik terhadap pemerintah, namun sebaiknya disampaikan dengan cara yang sesuai budaya bangsa.

Sikap Berbeda di Bantul

Berbeda dengan Sleman, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih justru menilai bendera One Piece sebagai “bendera mainan” yang tidak punya makna politis.

“Itu hanya terinspirasi dari film kartun. Kalau tidak berbahaya, ya tidak ada alasan melarang,” tegasnya.

Meski demikian, ia mengimbau agar bendera tersebut tidak dikibarkan satu tiang dengan Merah Putih untuk menjaga kekhidmatan perayaan kemerdekaan.

Di sisi lain, di Magelang, produsen bendera Imam Suhadi justru kecipratan rezeki.

Pesanan bendera One Piece melonjak hingga 30 persen sejak akhir Juli 2025.

Awalnya ia sempat menghentikan produksi karena khawatir dengan isu pelarangan. Namun setelah Presiden RI Prabowo Subianto, melalui Mensesneg Prasetyo Hadi, menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece, Imam kembali memproduksi.

“Sekarang total mungkin sudah 400-an bendera. Mayoritas untuk reseller di berbagai kota,” ujarnya.

Ia tetap mengingatkan pembeli agar tidak mengibarkan bendera tersebut di atas Merah Putih. Baginya, fenomena ini adalah bentuk kreativitas sekaligus kritik sosial yang patut dimaknai secara positif. (*)