Kenapa Bendera One Piece Berkibar Jelang 17 Agustus? Apa Maknanya?

Namun, fenomena ini juga menyiratkan makna lain yang lebih dalam. 

Menurut Riko, pengibaran bendera One Piece tidak semata-mata bentuk ekspresi penggemar budaya pop, melainkan bisa dibaca sebagai sinyal kekecewaan publik terhadap pemerintah.

“Munculnya bendera One Piece merupakan simbol kritik publik terhadap situasi sosial. Tentu kritik itu lebih ditujukan kepada pemerintah sebagai penyelenggara negara,” katanya.

Fenomena ini mengingatkan pada simbol Garuda bertuliskan “Indonesia Darurat” yang sempat viral sebelumnya. 

Menurut Riko, ekspresi publik seharusnya tidak hanya ditanggapi sebagai pelanggaran, tetapi juga sebagai bahan refleksi dan evaluasi bagi para pemangku kebijakan.

Reaksi Pemerintah: Waspada atau Terlalu Curiga?

Pemerintah, melalui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, menilai fenomena ini tidak bisa dianggap sepele. 

Ia menyatakan telah menerima informasi dari lembaga intelijen terkait potensi ancaman di balik maraknya simbol bajak laut tersebut.

“Kita juga mendeteksi dan juga dapat masukan dari lembaga-lembaga pengamanan intelijen, memang ada upaya-upaya namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa,” ujar Dasco, Kamis (31/7/2025), dikutip dari Kompas.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan tetap menjaga solidaritas nasional.

“Imbauan saya kepada seluruh anak bangsa, mari kita bersatu. Justru kita harus bersama melawan hal-hal yang seperti itu,” lanjutnya.

Namun pernyataan Dasco memicu tanggapan dari kalangan akademisi. 

Seperti yang diberitakan Tribunjogja.com sebelumnya, Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Gugun El Guyanie, menilai bahwa kemunculan simbol ini adalah bentuk respons masyarakat terhadap pemerintah yang dianggap kurang aspiratif.

“Kelihatan bahwa respons masyarakat ketika menyambut kemerdekaan, ritual 17-an itu akhirnya menunjukkan bahwa masyarakat punya cara-cara untuk menyampaikan nasionalisme dengan cara lain,” jelas Gugun, Jumat (1/8/2025).

Ia juga mengkritik kebijakan penyitaan aset rakyat yang dinilai otoriter, termasuk pemblokiran rekening tanpa penjelasan yang transparan.