Jelang Musim Tanam September 2025, Pemkab Bantul Beri Bantuan 1,8 Ton Benih Padi

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Puluhan gabungan kelompok tani (Gapoktan) di Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, mendapatkan bantuan penyaluran benih padi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul. Total ada 1,8 ton benih yang disalurkan. 

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bantul, Joko Waluyo, berujar, Gapoktan di Bantul ada 75 kalurahan, akan tapi Kalurahan Jagalan, Kapanewon Banguntapan, tidak punya lahan sawah.

Maka dari itu, hanya 74 gapoktan yang mendapat benih padi.

"Penyaluran benih padi ini untuk jumlahnya disesuaikan dengan luas lahan pertanian yang dimiliki masing masing Gapoktan. Karena, luas lahan sawah itu tidak sama," katanya, usai pelaksanaan Sosialisasi Mandiri Benih dalam Rangka Ketahanan Pangan, di aula DKPP Bantul, Kamis (31/7/2025).

Sebagai contoh, Joko menyebut luas kepemilikan lahan di Kalurahan Trimurti, Kapanewon Srandakan, menjadi salah satu yang paling kecil di Kabupaten Bantul. Luasnya hanya 42 hektare dalam satu hektare butuh sekitar 25 kilogram benih.

Lebih lanjut, ia menyampaikan, penyaluran bantuan benih padi ini dilakukan guna persiapan memasuki musim tanam padi periode bulan September-Oktober 2025 dan kemandirian benih.

Dalam kesempatan itu, Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, turut hadir dan menyampaikan bahwa benih padi yang diberikan merupakan benih label ungu untuk disemai. Setelah disemai, nanti akan menjadi label biru lalu benih menjadi banyak.

"Benih yang sudah menjadi label biru atau benih siap tanam tersebut bisa ditanam sendiri oleh para petani anggota gapoktan, termasuk kelompok tani (poktan) yang di tingkat kelurahan," jelasnya. 

Ia berharap, dalam jangka panjang, Bantul akan mencapai swasembada benih atau mandiri benih agar biaya produksi pertanian terus-menerus diturunkan. Sebab, efisiensi itu dinilai menjadi kunci untuk menuju petani yang sejahtera.

"Terlebih harga gabah kering panen (GKP) petani sudah dipatok pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram, dan tidak mungkin ditingkatkan, sehingga mau tidak mau biaya produksi harus ditekan melalui kemandirian benih di masing-masing Gapoktan," ucapnya. 

"Karena kalau dinaikkan, nanti juga harga jual berasnya akan naik, dan itu akan mengancam keterjangkauan masyarakat untuk mendapatkan beras murah. Nah, akhirnya kita intervensinya di hulu," imbuh dia.

Adapun bentuk intervensi pemerintah dari hulunya itu berupa proses produksi yang harus terus-menerus dibantu. Dengan begitu, produksinya menjadi kecil, jarak atau selisih harga jualnya semakin tinggi, dan masyarakat luas tetap bisa membeli beras dengan harga murah.

"Kan gitu, konsepnya. Memang pertanian ini sektor yang mendapatkan prioritas utama, 'top priority affirmative policy', kebijakan khusus yang merupakan prioritas utama, karena kita ingin mencapai ketahanan pangan dan kedaulatan pangan untuk mengurangi ketergantungan impor," jelas dia.

Berdasarkan kondisi itu, pemerintah setempat juga akan terus mengupayakan bantuan alat mesin pertanian (Alsintan), elektrifikasi pertanian, pembangunan irigasi, hingga subsidi benih.

"Jadi, benih kita bikin sendiri, pupuk nanti kita fasilitasi. Jadi, kandang-kandang ternak nanti akan kita manfaatkan agar kotoran ternak itu diproduksi menjadi pupuk organik, tidak keluar karena beberapa daerah juga mengimpor kotoran ternak itu, diimpor dari Bantul," tutup dia.(nei)