Larangan Studi Tour Pemprov Jabar Berdampak ke DIY, PHRI: Jangan Hanya Melarang, Perbaiki Sistemnya

PHRI DIY menyebut kebijakan tersebut perlu diikuti dengan pembenahan sistem, bukan sekadar pelarangan.

Penulis: Hanif Suryo | Editor: Yoseph Hary W
Tribunjogja/ Santo Ari
Ketua PHRI DIY Deddy Pranowo Eryono. 

Saat ini, berdasarkan data PHRI DIY, provinsi dengan kontribusi wisata edukasi terbesar ke Yogyakarta berasal dari Jawa Timur, Lampung, Bali, Jawa Tengah, dan Kalimantan. 

Dilansir dari laman Kompas, sebelumnya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi aksi demonstrasi para pelaku industri pariwisata di depan Gedung Sate, Bandung kemarin. 

Ia menyebut, unjuk rasa justru memperjelas bahwa study tour bukan bagian dari pendidikan, melainkan kegiatan piknik yang sarat kepentingan ekonomi. 

Adapun para demonstran menuntut pencabutan kebijakan larangan study tour yang diberlakukan Dedi Mulyadi.  

Aksi protes tersebut dilakukan oleh pekerja pariwisata seperti sopir bus, pemilik agen wisata, hingga pelaku UMKM. 

Mereka menuntut pencabutan larangan study tour dalam Surat Edaran Gubernur Jabar Nomor 45/PK.03.03/KESRA poin ketiga. 

Pernyataan ini disampaikan setelah aksi demo dan blokade jalan yang digelar sejumlah pelaku jasa kepariwisataan di Gedung Sate dan Jalan Layang Pasupati, Senin (21/7/2025). 

“Demonstrasi kemarin menunjukkan semakin jelas bahwa kegiatan study tour itu sebenarnya kegiatan piknik, kegiatan rekreasi. Bisa dibuktikan, yang berdemonstrasi adalah para pelaku jasa kepariwisataan,” kata Dedi dalam unggahan akun Instagram resminya, @dedimulyadi71, Selasa (22/7/2025). 

Namun, menurut Dedi, kebijakan ini justru melindungi masyarakat, terutama orangtua siswa, dari beban biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan pendidikan. 

“Insya Allah Gubernur Jawa Barat akan tetap berkomitmen menjaga ketenangan orangtua siswa, agar tidak terlalu banyak pengeluaran biaya di luar kebutuhan pendidikan,” ujarnya. 

Dedi menegaskan, larangan study tour adalah bagian dari komitmennya menjaga fokus pendidikan, khususnya penguatan karakter siswa. Ia menyebut, pendidikan seharusnya tidak terbebani oleh aktivitas rekreatif yang memaksa pengeluaran ekstra bagi keluarga berpenghasilan pas-pasan.

“Sikap saya akan tetap berpihak pada kepentingan rakyat banyak, menjaga kelangsungan pendidikan dan mengefisienkan pendidikan dari beban biaya yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan karakter dan pertumbuhan pendidikan,” tegasnya. 

Lebih lanjut, ia juga menekankan bahwa industri pariwisata sebaiknya menyasar segmen wisatawan yang memang memiliki kemampuan finansial untuk berwisata. Ia berharap pariwisata tumbuh dengan sehat tanpa mengandalkan program-program yang membebani masyarakat. 

“Semoga industri pariwisata tumbuh sehingga nanti yang datang berwisata itu adalah orang luar negeri, orang-orang yang punya uang dan memang murni bertujuan melakukan kepariwisataan, bukan orang-orang yang berpenghasilan pas-pasan dengan alasan study tour akhirnya dipaksa harus pergi piknik,” ujarnya.

Sumber: Tribun Jogja
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved