Sempat Didiskualifikasi, 88 Siswa Lengkapi Syarat Masuk SPMB Jalur Afirmasi, 51 Masuk Jalur Khusus

TRIBUNJOGJA.COM - Sempat dinyatakan didiskualifikasi karena tidak memenuhi syarat penerima manfaat, sebanyak 139 pendaftar Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA-SMK DIY jalur afirmasi dinyatakan lolos  di sekolah tujuan.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, Suhirman, menjelaskan dari 139 siswa yang sempat didiskualifikasi, 88 siswa telah melengkapi dokumen afirmasi mereka sesuai ketentuan jalur afirmasi.

Sementara 51 siswa yang tidak dapat melengkapi bukti terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau program bantuan sosial lain yang ditetapkan pemerintah daerah setempat, diberikan kursi melalui jalur khusus tanpa mengurangi kuota afirmasi.

Adapun rinciannya, calon siswa di Kota Yogyakarta wajib melampirkan print out data DTKS dan bukti KSJPS,

sementara di Bantul dan Gunungkidul diwajibkan menunjukkan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Untuk Sleman, syaratnya adalah Kartu Keluarga Miskin (KKM) atau Kartu Keluarga Rentan Miskin (KKRM),

sedangkan di Kulon Progo wajib melampirkan surat keterangan kolektif dari Dinas Sosial.  

Suhirman, menjelaskan terjadinya diskualifikasi tersebut disebabkan adanya update data dari Dinas Sosial Kabupaten-Kota di DIY yang digunakan sebagai acuan jalur afirmasi.

Pendaftar yang awalnya masuk dalam jalur afirmasi, setelah adanya update data tersebut jadi tidak masuk.

“Pada 27 Maret 2025 data dari Dinas Sosial Kabupaten-Kota memang sudah oke. Kemudian dengan data yang terbaru, 139 itu tidak masuk ke dalam afirmasi. Tapi mereka sudah mendaftar di jalur afirmasi,” ujarnya, Kamis (3/7/2025).

“Dengan demikian 51 calon siswa itu supaya mendaftar di sekolah itu, tapi tidak dengan jalur afirmasi. Karena statusnya bukan afirmasi. Kemudian kami akan membuka pendaftaran yang dari jalur afirmasi, dari yang kemaren terlempar dari afirmasi nanti bisa masuk jalur afirmasi,” ungkapnya.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DIY No. 131/2025, acuan dan syarat jalur afirmasi keluarga tidak mampu yakni Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan beberapa dokumen lain tergantung kabupaten/kota masing-masing.

Sistem bermasalah

Ketua Komisi D DPRD DIY, RB. Dwi Wahyu, menuturkan langkah diterimanya kembali 139 pendaftar yang didiskualifikasi dengan dua skema merupakan resolusi yang disepakati untuk mengakomodir para pendaftar yang menjadi korban dari sistem yang bermasalah.

“Ini kasuistik. Tidak mungkin kita atas nama regulasi terus anak-anak terlantar. Pastinya ada peninjauan kembali atas regulasi itu dan disosialisasikan ke masyarakat. Saya mohon maaf kalau tidak konsisten dengan regulasi, karena ini ada sesuatu yang eror,” paparnya.

Tertekan Mental dan Sosial: “Saya dan Anak Saya Diserang”

Salah satu orangtua siswa SMA/SMK di DIY mengungkapkan kekecewaannya setelah anaknya didiskualifikasi dari jalur afirmasi dalam penerimaan murid baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026, meski tidak pernah merasa sebagai penerima manfaat dan tidak pernah mengajukan dokumen afirmasi.

Ia menyebut sistem secara otomatis menetapkan status afirmasi tanpa sepengetahuan maupun inisiatif darinya.  

“Anak saya masuk jalur afirmasi, tapi saya tidak pernah memilih atau mendaftar lewat jalur itu. Status afirmasi muncul otomatis saat kami aktivasi token,” ujar wali murid yang enggan disebutkan namanya, saat ditemui di kantor Disdikpora DIY, Kamis (3/7).

Ia mengaku datang ke Disdikpora DIY pada Senin (30/6) pagi untuk mengklarifikasi status tersebut.

“Akhirnya saya datang ke sini (Disdikpora DIY), untuk memastikan kenapa saya masuk afirmasi. Padahal saya tidak punya data apapun (persyaratan afirmasi). Saya menjelaskan kalau saya tidak mempunyai atau memasukkan surat tidak mampu apapun,” kata dia.

Otomatis

Lebih lanjut, kata dia, petugas yang menjaga Posko SPMB memberi penjelasan kalau pendaftar tersebut otomatis masuk ke jalur afirmasi karena sistem dari pemerintah.

“Dijelaskan afirmasi itu memang ada dua, yang satu harus melampirkan surat keterangan tidak mampu. Sedangkan saya di jalur kedua, datanya dapat dari program Indonesia Pintar,” paparnya.

Petugas tersebut menurutnya juga sudah memastikan jika pendaftaran melalui jalur afirmasi itu sah dan tidak akan ada masalah baik secara sistem maupun aturan. “Katanya saya tinggal download aja surat di situ, rekomendasi yang sudah ditandatangani oleh pejabat di sini,” ungkapnya.

Tiba-tiba pada Selasa (1/7/2025) malam, ia mendapat pemberitahuan bahwa anaknya didiskualifikasi.

Namun ia tetap bertahan agar anaknya tetap di sekolah tersebut, lantaran jalur lainnya sudah ditutup dan tidak mempersiapkan untuk daftar di sekolah swasta.

Ia juga menyangkal tudingan manipulasi data, melainkan merupakan korban dari sistem yang bermasalah.

Ia menolak permintaan untuk mengundurkan diri. Menurutnya, mengundurkan diri berarti mengakui bahwa dirinya bersalah dan memanipulasi data, padahal ia merasa tidak melakukan pelanggaran.

Pihaknya bahkan sempat dipanggil untuk klarifikasi dan disidangkan, meski tidak pernah mengajukan afirmasi.

Dampak kekeliruan sistem

Dampak dari kekeliruan sistem ini tidak hanya menyangkut administrasi, tapi juga menyentuh sisi psikologis.

“Mental anak saya kena. Teman-temannya lihat nama dia di jalur afirmasi, lalu menyindir. Teman saya juga bilang saya curang, memiskinkan diri. Padahal saya tidak melakukan itu,” jelasnya.

Ia juga menyoroti pernyataan yang sempat beredar di media bahwa "139 siswa afirmasi memanipulasi data", yang dinilai sangat menyakitkan. “Tolong diklarifikasi. Saya tidak manipulasi apapun. Sistem yang menaruh nama anak saya di sana.”

Ia berharap Disdikpora dan media dapat membantu memulihkan nama baik mereka.

“Kami semua korban. Kami hanya ikuti prosedur: aktivasi token, daftar, lalu sistem tetapkan kami afirmasi. Tidak ada pilihan memilih jalur afirmasi secara manual,” tandasnya.