Pertumbuhan Ekonomi DIY Triwulan II 2025 Berpotensi Melemah, Ini yang Harus Dilakukan Pemerintah

Laporan Reporter Tribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pertumbuhan ekonomi DIY diperkirakan melambat pada triwulan II tahun 2025. 

Pengamat Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Y Sri Susilo, mengatakan pengangguran meningkat karena ada pemutusan hubungan kerja di beberapa sektor seperti tekstil, jasa, dan lain-lain. 

Hal itu tentunya berdampak pada penurunan daya beli masyarakat.

Ia menilai penurunan daya beli masyarakat sudah turun sejak pertengahan tahun lalu. 

“Karena memang kondisi ekonomi global dan nasional banyak berubah, sejak akhir tahun lalu sampai saat ini. Ada kemungkinan pertumbuhan ekonomi melemah, kalau nasional di bawah 5 persen (pertumbuhan ekonomi triwulan I 2025 sebesar 4,87 persen). Kalau DIY masih sedikit di atas 5 persen,” katanya, Jumat (27/06/2025).

Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, perlu ada upaya untuk mendorong konsumsi masyarakat.

Menurut dia, Bantuan Subsidi Upah (BSU) merupakan kebijakan positif. Ketika konsumsi masyarakat meningkat, diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Selain konsumsi masyarakat, konsumsi pemerintah juga perlu ditingkatkan.

Pasalnya, pengeluaran pemerintah menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi. 

“Nggak bisa efisiensi-efisiensi begini. Pemerintah sudah membuka kran APBN, sudah mulai dilonggarkan, termasuk dari Mendagri boleh rapat di hotel dan restoran. Ini upaya menuju menuju ke situ (meningkatkan pengeluaran pemerintah),” terangnya.

Tak hanya itu saja, pihaknya juga kemudahan investasi, baik asing maupun dalam negeri.

Ia menilai Online Single Submission (OSS) seharusnya mempermudah perizinan. Namun praktiknya proses perizinan masih birokratis dan tidak ada kepastian.

“Kebijakan pusat dan daerah belum sinkron. Harus ada percepatan, sehingga asing (investor) bisa segera mendapat izin, segera direalisasikan (investasi). Harus ada kepastian izinnya turun,” ujarnya.

Yang tidak kalah penting adalah peningkatan ekspor. Untuk itu, ia mendorong pemerintah memberikan insentif, khususnya bagi produk unggulan. Pemerintah pun harus mencari peluang dan mencari pasar baru.

“Memang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ini, pemerintah harus bisa mendorong konsumsi masyarakat, meningkatkan investasi, pengeluaran pemerintah ditambah, dan mendorong ekspor. Kabar baiknya, pemerintah sudah mulai ke situ, ada insentif dan pelonggaran APBN,” pungkasnya. (*)