Transparansi di Era Digital, Kominfo dan DPRD DIY Perkuat Akses Informasi Publik hingga Kalurahan

Lebih lanjut dalam konteks partisipasi masyarakat, Wahyu menyebutkan bahwa Pemda DIY telah membuka kanal aspirasi sejak 2011, melalui aplikasi seperti Jogja Plan dan Sengguh. Kanal ini memungkinkan masyarakat menyampaikan pendapat sekaligus mengevaluasi kinerja pemerintah.

Sekadar informasi, Jogja Plan merupakan sistem perencanaan pembangunan yang dirancang berbasis partisipasi publik. Melalui platform ini, masyarakat dapat mengakses rencana pembangunan daerah serta memberikan masukan dan usulan terhadap program-program pemerintah.

Sementara itu, Sengguh berfungsi sebagai sistem pengendalian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah. Lewat aplikasi ini, warga tidak hanya bisa menyampaikan aspirasi, tetapi juga memberikan tanggapan atau umpan balik atas kebijakan dan program yang telah dijalankan. Kedua platform tersebut menjadi saluran komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat yang mendorong transparansi serta memperkuat partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan, sejalan dengan semangat keterbukaan informasi publik.

“Tak hanya itu, kami juga punya program literasi untuk kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas dan lansia. Kami ingin memastikan bahwa semua warga, tanpa terkecuali, bisa mendapatkan akses informasi yang setara dan merasa produktif di tengah transformasi digital ini,” tutur Wahyu.

Kombinasi antara regulasi, pengawasan DPRD, dan literasi digital menjadi modal utama DIY dalam mewujudkan tata kelola informasi publik yang inklusif dan berkelanjutan. Di tengah tantangan digitalisasi dan hoaks, keterbukaan informasi bukan hanya soal hak, melainkan juga fondasi kepercayaan publik terhadap pemerintah. (HAN)