Kondisi Cuaca Masih Tak Menentu, Pemkab Kulon Progo Perpanjang Status Tanggap Darurat Bencana

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo hingga kini masih menerapkan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi.

Penerapan status tersebut didasarkan pada Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani langsung oleh Bupati.

Sekretaris Daerah Kulon Progo, Triyono mengatakan bahwa Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi telah diperpanjang hingga akhir bulan Juni 2025 ini.

"Status Tanggap Darurat Bencana ini diperlukan untuk mengoptimalkan penanganan dampak bencana," jelas Triyono, Jumat (13/06/2025).

Menurutnya, status tersebut masih diperpanjang lantaran kondisi cuaca yang tak menentu hingga kini.

Seharusnya saat ini sudah memasuki musim kemarau, namun ternyata hujan masih terus mengguyur.

Hujan ekstrem pun sempat beberapa kali terjadi di Kulon Progo dalam beberapa waktu terakhir.

Triyono mengatakan kondisi tersebut membuat cukup banyak kejadian longsor, terutama di wilayah Pegunungan Menoreh.

"Harusnya ini musim kemarau, tapi termasuk kemarau basah karena masih sering terjadi hujan," ujarnya.

Menurut Triyono, SK Bupati terkait Status Tanggap Darurat Bencana menjadi dasar hukum untuk pemanfaatan Belanja Tak Terduga (BTT) dari APBD. Terutama untuk penanganan dampak bencana.

Ia pun membuka peluang Status Tanggap Darurat Bencana bisa kembali diperpanjang.

Keputusan itu diambil melihat situasi dan kondisi cuaca ke depan, termasuk dampak yang ditimbulkan.

"Kalau masih ada kejadian (bencana) di akhir bulan nanti, maka awal bulan depan statusnya kembali diperpanjang," kata Triyono.

Belum lama ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulon Progo menerima kucuran BTT sebesar Rp700 juta.

Anggaran tersebut langsung dimanfaatkan untuk penganan dampak bencana hidrometeorologi.

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik, BPBD Kulon Progo, Budi Prastawa mengatakan salah satu pemanfaatannya adalah untuk memperbaiki talud yang rusak akibat longsor. Sebagian lagi digunakan untuk pengadaan logistik.

"Perbaikan infrastruktur yang terdampak bencana berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kulon Progo," jelas Budi beberapa waktu lalu. (*)