GKR Hemas Harapkan Pemkab Kulon Progo Fokus Tangani Pengentasan Kemiskinan

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas melakukan kunjungan kerja sebagai Anggota Komite I, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ke Kulon Progo, Rabu (04/06/2025). Ia didampingi oleh Bupati Kulon Progo Agung Setyawan dalam kunjungannya.

GKR Hemas mengunjungi Lumbung Mataraman Dewi Sri Purwosari di Kapanewon Girimulyo dan Desa Wisata Gerbosari di Kapanewon Samigaluh. Ia berdiskusi dengan masyarakat lewat kegiatan "Sapa Aruh".

Ia pun menyampaikan harapannya pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo saat ini. Terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan.

"Kemiskinan jadi salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pemkab Kulon Progo," jelas GKR Hemas.

Harapan itu ia sampaikan mengingat angka kemiskinan di Kulon Progo masih tinggi, bahkan tertinggi di DIY. Salah satu wilayah yang angka kemiskinannya cukup tinggi adalah Kapanewon Girimulyo.

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) 2022/2023, Ratu Hemas menyampaikan bahwa angka kemiskinan di Girimulyo mencapai 10,3 persen. Angka ini bahkan lebih tinggi dari rata-rata Kulon Progo yang sebesar 9,8 persen.

"Seluruh jajaran perangkat daerah di Pemkab Kulon Progo harus bekerja keras untuk menyelesaikan permasalahan tersebut," ujar Permaisuri dari Sri Sultan Hamengku Buwono X ini.

Selain masalah kemiskinan, Ratu Hemas turut menyoroti persoalan infrastruktur di Pegunungan Menoreh. Ia berharap infrastrukturnya bisa dibenahi secara maksimal.

Ia pun turut menampung berbagai aspirasi warga yang disampaikan dalam kegiatan Sapa Aruh. Aspirasi tersebut nantinya akan didiskusikan bersama pihak terkait agar segera ditindaklanjuti.

"Aspirasi ini nantinya juga akan disampaikan ke Gubernur jika kebutuhannya mendesak," kata Ratu Hemas.

Bupati Kulon Progo Agung Setyawan menyatakan siap untuk menindaklanjuti aspirasi warga yang disampaikan melalui Ratu Hemas. Termasuk berkoordinasi dengan Pemda DIY hingga pemerintah pusat.

Sebab aspirasi tersebut nantinya akan dibahas lebih lanjut di DPD RI bersama pemerintah pusat. Hasilnya kemudian diturunkan ke Pemda DIY dan Pemkab Kulon Progo untuk ditangani.

"Saya minta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga aktif dalam mengawal aspirasi warga dan menyiapkan perencanaan untuk program pembangunan ke depan," kata Agung.(alx)