Viral Video Ketegangan GPK dan TNI, Begini Penjelasan Dandim Magelang

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Video yang memperlihatkan ketegangan antara anggota organisasi masyarakat (ormas) Gerakan Pemuda Kabah (GPK) dan personel TNI viral di media sosial.

Pada rekaman tersebut, tampak sejumlah anggota GPK berpapasan dengan truk militer di wilayah Dusun Brojonalan, Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang.

Video lain juga beredar, memperlihatkan insiden serupa yang terjadi di Kecamatan Salaman.

Ketegangan ini terjadi usai rombongan GPK menggelar audiensi di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Magelang pada Rabu (28/5/2025). 

Situasi sempat memanas ketika beberapa anggota GPK menggeber knalpot motor yang memicu respons dari personel TNI yang turun dari kendaraan.

Beruntung, bentrokan fisik berhasil dicegah. 

Aparat TNI langsung mengambil langkah untuk menenangkan dan mengendalikan situasi guna mencegah eskalasi lebih lanjut.

Pasca kejadian tersebut, digelar mediasi di Markas Kodim 0705/Magelang pada Senin (2/6/2025). 

Komandan Kodim 0705/Magelang, Letkol Inf Jarot Susanto menjelaskan, pihaknya bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah menerima permintaan audiensi dari GPK.

• Operasi Aman Candi 2025 Polres Magelang Kota Ungkap 19 Kasus, Ini Rinciannya

"Teman-teman GPK tadi melaksanakan audiensi ke Kodim Magelang. Pada intinya mereka ingin agar permasalahan atau kesalahpahaman ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan," ujar Jarot.

Forkopimda yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Bupati Magelang, Kapolresta Magelang, Kapolres Magelang Kota, serta Ketua DPRD Kabupaten Magelang.

Jarot menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut, perwakilan GPK yang tergabung dalam Aliansi Tepi Barat telah menyampaikan permohonan maaf atas insiden yang terjadi.

"Dari pihak GPK sudah menyampaikan permohonan maaf, dan kami harap ke depan semuanya, khususnya GPK, bisa ikut menjaga kondusifitas wilayah Magelang," ucapnya.

Ia juga menambahkan, imbauan agar GPK dan seluruh elemen masyarakat untuk menaati aturan lalu lintas, khususnya dalam menyuarakan aspirasi di ruang publik.

"Salah satu yang di dalamnya adalah menggunakan knalpot brong, kan itu tidak sesuai aturan lalu lintas. Mengganggu pengguna jalan dan masyarakat," ungkap Jarot.

Baca juga:  Pelecehan Seksual 4 Santriwati di Magelang, Terdakwa Dituntut 13 Tahun Penjara

Koordinator Lapangan GPK Aliansi Tepi Barat, Pujiyanto menyatakan jika pihaknya tetap berkomitmen menjaga kondusifitas bersama Forkopimda, meskipun tetap menjalankan peran sebagai kontrol sosial di Kabupaten Magelang.

"Kami tetap berkomitmen untuk menjadi kontrol sistem di Kabupaten Magelang. Namun kami sudah menyikapi permintaan maaf itu dengan bijak karena insiden tersebut terjadi di lapangan, dan kami anggap sudah selesai," ujarnya.

Ia menambahkan, kejadian tersebut terjadi setelah GPK beraudiensi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang.

Aspirasi yang disampaikan terkait penanganan kasus kekerasan seksual yang melibatkan pengelola pondok pesantren. 

"Yang saya sampaikan di Kemenag adalah tangis dan jeritan dari semua komponen masyarakat," ujarnya.

Pujiyanto enggan membeberkan kronologi kejadian karena masalah dianggap sudah berakhir. (tro)