Pemerintah Jalin Komunikasi dengan Kerajaan Arab Saudi, Upayakan Penerbitan Visa Haji Furoda

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA -  Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi resmi menutup proses penerbitan visa haji pada Senin 26 Mei 2025 pukul 13.50 waktu setempat.

Selain itu, Kerajaan Arab Saudi juga tidak mengeluarkan visa untuk haji furoda tahun ini.

Kebijakan itu pun berdampak terhadap jemaah calon haji jalur furoda atau non-kuota asal Indonesia.

Para jemaah calon haji furoda asal Indonesia terancam tidak akan berangkat menunaikan ibadah haji tahun ini.

"Saya sudah mendapat konfirmasi dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi bahwa proses pemvisaan sudah tutup per 26 Mei 2025, pukul 13.50 waktu Arab Saudi (WAS)," kata Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief dalam keterangannya, Kamis (29/5/2025) seperti yang dikutip dari Kompas.com.

Meski bukan kewenangan pemerintah Indonesia, Kemenag pun berusaha untuk membangun komunikasi dengan Kerajaan Arab Saudi.

Pemerintah berharap Kerajaan Arab Saudi bisa mengeluarkan kebijakan untuk menerbitkan visa haji furoda bagi jemaah asal Indonesia.

 "Iya, kami lagi menunggu (keputusan) Saudi. Itu kan di luar kewenangan kami," kata Menteri Agama Nasaruddin Umar di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Kamis (29/5/2025). 

Senada, Ketua Komisi Nasional Haji Mustolih Siradj juga menekankan bahwa visa haji furoda  berada di luar tanggung jawab pemerintah dan murni menjadi urusan bisnis antara jemaah haji dan penyelenggara travel.

Oleh sebab itu, ia meminta publik, khususnya jemaah, tidak menyalahkan pemerintah.

"Visa haji furoda belum juga diterbitkan oleh otoritas Arab Saudi sampai batas akhir pelayanan. Ini bukan tanggung jawab pemerintah karena berada di luar kuota resmi," kata Mustolih dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (30/5/2025).

Baca juga: Kisah Pengantin Baru jadi Korban Longsor Gunung Kuda Cirebon

Ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU), pemerintah hanya bertanggung jawab terhadap kuota resmi yang terdiri atas 98 persen haji reguler dan delapan persen haji khusus.

Sementara itu, visa haji furoda yang dikenal sebagai visa mujamalah merupakan jalur undangan yang diurus langsung oleh travel dan tidak masuk dalam kuota nasional.

Dia menilai minimnya transparansi informasi terkait risiko dalam haji furoda dan kebijakan otoritas Arab Saudi yang bisa berubah sewaktu-waktu juga patut menjadi perhatian bersama sebagai faktor penyebab kegagalan.

"Jadi pengaturan lebih lanjut tentang mekanisme, syarat, dan standar pelayanan haji furoda perlu segera dirumuskan agar ada kepastian hukum, dan perlindungan bagi jemaah dari potensi kerugian materiil maupun sosial," ujar Mustolih.

Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) menyarankan agar jemaah yang gagal berangkat haji lewat jalur furoda untuk mendaftar haji khusus.

"PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) sebaiknya menyarankan kepada jemaah untuk beralih mendaftar haji khusus," dikutip dari surat edaran resmi AMPHURI, Kamis (29/5/2025).  

Sementara, anggota Komisi VIII DPR yang juga Panitia Pengawas (Panwas) Haji, Abdul Fikri Faqih, juga mendorong Kemenag dan pihak keimigrasian untuk melakukan diplomasi dengan Kerajaan Arab Saudi.  

Di samping itu, ia mendorong adanya revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk mengatur ihwal haji mandiri karena haji furoda untuk saat ini belum memiliki landasan hukum yang kuat di Indonesia.

"Seiring dengan itu, Panitia Kerja revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Komisi VIII DPR RI sedang membahas untuk membuka opsi haji dan umrah mandiri agar dilindungi oleh UU," ujar Fikri. (*)