Program Makan Bergizi Gratis Jadi Mesin Penggerak Ekonomi Lokal, Sleman Bakal Jadi Model Nasional

TRIBUNJOGJA.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini bukan lagi sekadar intervensi gizi untuk anak-anak. Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), program MBG dikembangkan sebagai pengungkit utama ekonomi lokal, memberdayakan pelaku usaha kecil, UMKM, dan masyarakat desa. 

Hal ini ditegaskan Sekretaris Daerah DIY, Beny Suharsono, dalam acara Pemberdayaan Pelaku Usaha Daerah/UMKM/Masyarakat yang digelar oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di Eastparc Hotel, Sleman, Selasa (27/5).

Beny menyampaikan bahwa keberhasilan MBG akan sangat ditentukan oleh sinergi lintas sektor. Ia menekankan bahwa MBG bukan semata soal distribusi makanan gratis, tapi menjadi instrumen strategis membangun ketahanan pangan daerah, memperkuat ekonomi sirkular, dan menggerakkan potensi desa.

“Ketika UMKM lokal dan masyarakat terlibat aktif, maka kita membangun sistem yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan,” ujar Beny.

Sleman dipilih sebagai lokasi penguatan program karena dinilai memiliki potensi besar. Kabupaten ini adalah lumbung pangan DIY dengan surplus komoditas strategis seperti padi, telur, dan cabai. Dari 345.980 UMKM yang tersebar di DIY, 110.142 berada di Sleman—didominasi oleh sektor pertanian, perikanan, dan makanan-minuman.

Beny menekankan bahwa potensi tersebut harus diintegrasikan dengan MBG. UMKM lokal bisa memainkan peran penting dari hulu ke hilir: mulai dari pengolahan hasil pertanian, penyediaan bahan makanan, hingga distribusi pangan. BUMDes dan koperasi juga didorong menjadi simpul penguatan ekonomi desa.

“Ini sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular yang kami dorong dalam program MBG. Kami ingin menciptakan ekosistem baru—yang tidak hanya berorientasi pada hasil, tapi juga proses yang berkelanjutan,” tambah Beny.

Ekonomi sirkular yang dimaksud mencakup praktik ramah lingkungan seperti pemanfaatan sisa makanan untuk kompos, budidaya maggot, dan daur ulang plastik. Program ini, kata Beny, tidak hanya menumbuhkan kesadaran gizi, tapi juga menjadikan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan.

Sementara itu, Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN, Tengku Syahdana, menyebut MBG sebagai “gerakan ekonomi rakyat” yang membuka peluang riil di tingkat akar rumput.

“Ini bukan hanya proyek gizi. Setiap dapur umum MBG—yang kami sebut SPPG—bisa mendistribusikan 3.000 hingga 4.000 porsi makanan per hari. Untuk itu, dibutuhkan tim lokal, mulai dari ahli gizi, akuntan, hingga 40–50 tenaga kerja seperti juru masak dan pengelola bahan baku,” ungkapnya.

BGN mendorong agar semua tenaga direkrut dari lingkungan sekitar dapur, maksimal dalam radius 500 meter. Model ini dianggap mampu menyerap tenaga kerja lokal secara signifikan dan mempercepat distribusi manfaat ekonomi.

Untuk DIY sendiri, kebutuhan dapur umum MBG mencapai 276 unit. Namun, hingga saat ini baru 44 yang aktif. Tengku menegaskan bahwa peluang masih sangat terbuka dan insentif telah disiapkan untuk mempercepat pelaksanaan program, termasuk dana talangan untuk bahan baku.

“Bayangkan dampaknya jika 80 persen dari Rp217,5 triliun yang disiapkan pemerintah pusat pada 2026 dibelanjakan di tingkat desa. Ini peluang besar, dan Sleman bisa jadi contoh nasional,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa MBG dirancang untuk menjangkau 82,9 juta anak di seluruh Indonesia pada 2026. Dengan pendekatan kolaboratif dan partisipatif, program ini bukan hanya membangun kesehatan generasi muda, tapi juga mendongkrak ekonomi desa dan memperkuat kedaulatan pangan nasional.