KABAR GEMBIRA! Subsidi BBM, LPG 3 Kg, dan Listrik Dipastikan Tetap Berlanjut di Tahun 2026

TRIBUNJOGJA.COM – Pemerintah memastikan subsidi energi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM), gas elpiji (LPG) 3 kilogram, dan listrik akan tetap berlanjut pada tahun 2026 mendatang.

Melansir dari laman Kompas.com, kepastian ini disampaikan dalam dokumen resmi Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 yang diunggah melalui situs resmi Kementerian Keuangan pada Minggu (25/5/2025).

Dalam dokumen tersebut, pemerintah menyoroti potensi tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat gejolak harga komoditas global.

Oleh karena itu, kebijakan subsidi energi dinilai perlu direformasi secara hati-hati dan bertahap.

Langkah ini mempertimbangkan sejumlah aspek penting seperti stabilitas ekonomi, daya beli masyarakat, keberlanjutan fiskal, kesiapan data, hingga kesinambungan usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Berdasarkan evaluasi selama 2023 hingga 2025, berikut rincian kelanjutan subsidi energi yang akan diberlakukan:

1. Subsidi BBM Tetap Berlanjut, Tapi Lebih Tepat Sasaran

Pemerintah akan tetap memberikan subsidi tetap untuk BBM jenis solar, serta subsidi selisih harga untuk minyak tanah. 

Namun, penyaluran akan dilakukan secara lebih selektif dan dikontrol ketat agar tepat sasaran.

Besaran subsidi akan disesuaikan dengan berbagai indikator makroekonomi seperti harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan nilai tukar rupiah.

Untuk memastikan subsidi BBM diterima oleh pihak yang berhak, pemerintah akan terus melanjutkan program BBM tepat sasaran. Salah satunya melalui registrasi konsumen. 

Koordinasi antar lembaga pusat, daerah, dan instansi terkait juga akan ditingkatkan agar distribusi lebih akurat.

Baca juga: SYARAT dan CARA Klaim Diskon Listrik 50 Persen Mulai 5 Juni 2025, Jangan Sampai Terleawatkan!

2. Transformasi Subsidi LPG 3 Kg Dipercepat

Subsidi untuk LPG 3 kilogram juga dipastikan berlanjut, dengan penekanan pada proses transformasi agar lebih terarah.

Pemerintah akan menerapkan skema subsidi berbasis data identitas penerima manfaat yang akurat.