Pesan Harkitnas 2025 dari Gunungkidul

Laporan Reporter Tribun Jogja Nanda Sagita Ginting 

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-117 di Alun-Alun Wonosari, Senin (20/5/2025). 

Wakil Bupati Gunungkidul, Joko Parwoto, bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan amanat dari Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Viada Hafid.

Dalam sambutannya, Meutya menegaskan bahwa peringatan Harkitnas bukan sekadar mengenang tanggal penting dalam kalender nasional, melainkan membuka kembali lembaran perjuangan bangsa yang ditulis dengan semangat persatuan dan keberanian menolak penjajahan.

“117 tahun lalu, melalui Budi Utomo, bangsa ini menyadari bahwa nasib tidak boleh selamanya digantungkan kepada kekuatan asing. Kebangkitan hanya mungkin jika kita berdiri di atas kekuatan sendiri,” ujar Meutya dalam pidatonya yang dibacakan Wabup Gunungkidul.

Ia menambahkan bahwa semangat kebangkitan tidak selesai dalam satu masa, melainkan harus terus hidup dan menjawab tantangan zaman. Tantangan tersebut mencakup disrupsi teknologi, krisis pangan global, ketegangan geopolitik, hingga ancaman terhadap kedaulatan digital.

Di tengah arus globalisasi dan dunia yang semakin terpolarisasi, Meutya menyampaikan bahwa Indonesia tetap teguh pada prinsip politik luar negeri bebas aktif.

“Indonesia kini hadir sebagai mitra terpercaya (trusted partner), bebas dalam menentukan kepentingan nasional dan aktif membangun dialog yang produktif. Prinsip ini menjadikan Indonesia semakin dihormati di berbagai forum internasional,” katanya.

Menurutnya, kehadiran Indonesia di pentas global tidak hanya untuk membawa kepentingan nasional, tetapi juga menyuarakan solusi bersama. Di sisi lain, pembangunan nasional juga diarahkan tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi, tetapi untuk memastikan pemerataan dan keadilan.

Memasuki 150 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Meutya menyebut bahwa berbagai kebijakan telah dimulai dari kebutuhan dasar rakyat.

Melalui Program Makan Bergizi Gratis, lebih dari 3,5 juta anak Indonesia kini mendapatkan akses makanan bernutrisi. Langkah ini dinilai penting sebagai fondasi masa depan bangsa.

“Perubahan besar justru lahir dari hal-hal sederhana—dari perut yang kenyang dan hati yang lapang,” tutur Meutya.

Pemerintah juga memperkuat akses layanan kesehatan, dengan lebih dari 777.000 masyarakat telah merasakan manfaat pemeriksaan gratis. Layanan ini juga diperluas melalui teknologi digital, memungkinkan masyarakat berkonsultasi langsung dengan dokter secara daring.

Di bidang ekonomi, pembentukan Danantara Investment Agency menjadi langkah strategis untuk mengelola kekayaan nasional secara lebih terarah. Pemerintah juga mempercepat pelatihan vokasi dan talenta digital, termasuk membangun AI Centre of Excellence di Papua.

“Upaya ini bertujuan menyiapkan SDM lokal menghadapi transformasi digital. Selain itu, perlindungan anak di ruang digital juga diperkuat melalui PP tentang Tata Kelola dan Pelindungan Anak di Ruang Digital (PP TUNAS),” ucapnya.